Advertisement
Izin Tambang PBNU Bakal Selesai Pekan Depan
Ilustrasi tambang / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Izin usaha pertambangan (IUP) bagi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan diterbitkan pada pekan depan.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut WIUPK yang diberikan merupakan penciutan dari wilayah eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).
Advertisement
“Kalau NU sudah jadi. Sudah berproses. Mungkin kalau tidak salah minggu besok sudah selesai urusannya,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi, Jumat (7/6/2024).
Baca Juga
Dapat Izin Pengelolaan Tambang, PBNU: Terima Kasih Pak Jokowi
Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Begini Respons Muhammadiyah
Adapun, penerbitan ini sesuai dengan regulasi yang termuat dalam pasal 83 A ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahlil menyebut pemerintah dalam menawarkan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik ormas memprioritaskan ormas-ormas keagamaan besar seperti NU, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Geraja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), hingga Majelis Tinggi Agama konghucu Indonesia (Matakin).
WIUPK sendiri diberikan kepada ormas yang membutuhkan, setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Diantaranya, ormas keagamaan yang telah membuat badan usaha dan mengurus WIUPK di Kementerian Investasi/BKPM.
“Kalau yang menolak apa boleh buat, berarti kan nggak membutuhkan. Kita berikan kepada yang membutuhkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan kriteria tambang yang ditawarkan antara lain PKP2B yang belum memiliki WIUPK. Adapun, khusus untuk PBNU, pemerintah akan memberikan wilayah eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KCP). Ini adalah perusahaan tambang batu bara milik anak usaha Grup Bakrie, PT Bumi Resources. “Pemberian kepada PBNU adalah eks KPC. Berapa cadangannya, nanti begitu kita kasih tanya mereka [PBNU],” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menkes Uangkap Penyebab Harga Obat dan Alat Kesehatan di Indonesia Mahal
Advertisement
Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024, Bernama Nusantara Airpor
Menkes: Presiden Jokowi Minta Harga Alkes dan Obat-obatan Diturunkan
Advertisement
Kementerian Kominfo Genjarkan Langkah Pencegahan Judi Online
Pupuk Subsidi Dijual di Atas HET, Ini Penyebabnya
Mobil Tabrak Pejalan Kaki di Pusat Kota Seoul, 9 Orang Tewas
Advertisement
Gerindra Sebut Bakal Hadirkan Sosok Baru di Pilkada Jakarta
Berita Pilihan
- MKD Klaim Anggota DPR Ri Terlibat Judi Online Hanya 2 Orang, Selebihnya Staf dan Pekerja
- Said Aqil Nilai Pemberian Izin Usaha Tambang Bisa Jadi Bentuk Balas Budi Negara kepada Ormas
- Ketua KPK Sementara Ungkap Kasus Firli Memperburuk Citra Lembaga
- Indonesia Kutuk Rencana Israel Sahkan Pemukiman yahudi di Tepi Barat Palestina
- Memperkuat Ketahanan Keluarga, Pemerintah Godok Aturan Cuti Ayah untuk ASN
Advertisement
DPP Gerindra Minta Aris Suharyanta Maju Jadi Calon Bupati Bantul
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Gerindra Sebut Bakal Hadirkan Sosok Baru di Pilkada Jakarta
- Kondisi Ekonomi DIY Dinilai Membaik, Lewat Produk Inter-Generasi Zurich Sasar Keluarga Matang di Jogja
- Kemiskinan di Jateng Turun 0,30 Persen, Pj Gubernur Jateng Minta Semua Pihak Tetap Bekerja Keras
- Mobil Tabrak Pejalan Kaki di Pusat Kota Seoul, 9 Orang Tewas
- Pupuk Subsidi Dijual di Atas HET, Ini Penyebabnya
- Kementerian Kominfo Genjarkan Langkah Pencegahan Judi Online
- Menkes: Presiden Jokowi Minta Harga Alkes dan Obat-obatan Diturunkan
Advertisement
Advertisement
