Advertisement
Jakarta Tetap Ibu Kota Indonesia hingga Ada Penetapan Baru
Foto aerial suasana kendaraan melintas di Bundaran HI, Jakarta. / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta diteken Presiden Joko Widodo Senin (29/4/2024), yang salah satunya mengatur tentang peralihan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk sementara Jakarta tetap jadi Ibu Kota Indonesia hingga ada penetapan baru oleh Presiden.
Berdasarkan salinan UU yang dipantau dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, disebutkan dalam pasal 1 (ayat 1) bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Advertisement
Pasal 1 ayat 2 menyatakan kewenangan khusus yang dimaksud adalah kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.
BACA JUGA: Semifinal Piala Asia 2024, Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia Hadapi Uzbekistan
Dalam ketentuan peralihan status ibu kota dari Jakarta ke IKN sebagaimana tertuang dalam pasal 63, disebutkan bahwa pada saat UU DKJ diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pasal 66 disebutkan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan ibu kota negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau kenegaraan termasuk tempat kedudukan lembaga negara dan organisasi lain yang berdasarkan ketentuan UU berkedudukan di Ibu Kota Negara, masih tetap dapat dilaksanakan di Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan Peraturan Presiden yang mengatur perincian rencana induk IKN.
Pengesahan UU DKJ ditandatangani Presiden Joko Widodo di Jakarta, tertanggal 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Donald Trump Tak Sabar, Beri Ultimatum Iran untuk Menyerah Tanpa Syarat
Bapanas: Beras SPHP Naik, Cabai Merah Turun
Donald Trump Minta Iran Menyerah Tanpa Syarat
Advertisement
Kemenkeu Telah Menyalurkan Rp48,8 Triliun Bansos
Presiden Prabowo Terima Telepon dari Trump, Ini Materi Pembahasannya
JK: Polemik 4 Pulau Jadi Pembelajaran dalam Penentuan Kebijakan Tentang Aceh
Satgas Kawal Pembentukan Koperasi Merah Putih hingga Mencapai 80 Ribu Unit
Advertisement
10 Hektare Terumbu Karang di Wisata Bahari Pasir Putih Situbondo Rusak
1 Juta Kendaraan Bermotor di Jakarta Menunggak Pajak
Pemerintah RI Terus Memantau WNI di Iran
6 Desa di Jepara Terancam Tenggelam Akibat Abrasi Pantura
Obligasi Tetap Solid di Tengah Naik Turunnya Saham di Pasar Global
Advertisement
Polda Metro Jaya Tangkap Pelaku Pengeroyokan Adik Bahar bin Smith
Berita Pilihan
- Bapanas: Beras SPHP Naik, Cabai Merah Turun
- 4 Pulau yang Disengketakan Resmi Milik Aceh, Bobby Nasution Minta Masyarakat Tidak Terhasut
- Perpusnas Merilis Sembilan Buku Bertema Kearifan Lokal untuk Warisan Masa Depan
- Fasilitas Cadangan Peringatan Dini Tsunami Sangat Penting, Ini Kata BNPB
- Pesawat Saudi Airlines yang Terima Ancaman Bom Mengangkut Jemaah Haji Indonesia
Advertisement
Lagi, Pendaki Gunung Merapi Kena Blacklist 3 Tahun di Seluruh Gunung Berstatus Taman Nasional
Advertisement
Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- 24 Orang Tewas, 370 Rudal Iran Hujani Israel Selama Operasi Rising Lion
- KPK Usut Komunikasi Pembelian Lahan untuk JTTS di Lampung
- Apabila Terjadi Perang Dunia III, Indonesia Masuk Dalam Daftar Negara Aman
- Kemendagri Undang Gubernur Sumut Bobby Nasution Bahas Masalah Kepemilikan Empat Pulau
- Indonesia Butuh 130.000 Sapi Impor
- KPK Panggil Stafsus Menaker Era Hanif Dhakiri
- Kemendagri Sentil Bupati Pati Sudewo, Ini Penyebabnya
Advertisement
Advertisement
