BI Rate Naik Jadi 5,25 Persen, Bank Diminta Tak Naikkan Bunga Kredit
BI Rate naik jadi 5,25%. BI minta bank tak naikkan bunga kredit, likuiditas dijamin longgar lewat pembelian SBN.
PPP./Harian Jogja
Harianjogja.com, JAKARTA—Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Amir Uskara memastikan bahwa ada mekanisme yang harus dilalui sebelum memutuskan menjadi koalisi atau oposisi pemerintah.
Hal itu disampaikannya sebagai jawaban isu rencana kunjungan atau silaturahmi Prabowo Subianto ke elite PPP untuk melakukan rekonsiliasi politik. "Biasanya itu [koalisi] kami akan diputuskan dulu di pengurus harian, setelah itu kami bawa ke musyarawah lebih tinggi, apakah rapimnas [rapat pimpinan nasional] atau mukernas [musyawarah kerja nasional]," ujarnya di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2024).
Lebih lanjut, dia meminta setiap pihak bersabar karena saat ini PPP masih berfokus pada gugatan hasil Pileg 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
BACA JUGA: Prabowo-Gibran Gerak Cepat Rayu Oposisi Jadi Koalisi
Sementara itu, terkait dengan jadwal pasti kunjungan Prabowo, Amir tidak bisa memastikannya. Menurutntya, silaturahmi bisa dilakukan kapanpun dan PPP siap menyambut sang pemenang Pilpres 2024 berdasarkan pengumuman KPU.
"Saya kira kalau silaturahmi kapan saja kita enggak masalah kita akan menerima kita akan merasa terhormat," jelas Amir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
BI Rate naik jadi 5,25%. BI minta bank tak naikkan bunga kredit, likuiditas dijamin longgar lewat pembelian SBN.
KA Bandara YIA kini beroperasi mulai pukul 04.20 WIB dengan pilihan jadwal dan tarif yang lebih fleksibel bagi penumpang.
Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto digelar pada 14 Agustus 2026 karena 16 Agustus bertepatan dengan hari Minggu.
Ditjen PAS DKI Jakarta membantah adanya intimidasi terhadap Nikita Mirzani saat diperiksa di Rutan Pondok Bambu.
Polda Jatim mengungkap 178 kasus kejahatan jalanan selama Juli 2026 dan mengamankan 206 tersangka di seluruh wilayah Jawa Timur.
Pemkot Jogja memastikan pembayaran gaji ASN dan PPPK hingga akhir 2026 aman dengan dukungan DAU dan PAD yang melampaui target.