Bansos Jelang Akhir Jabatan Jokowi Membengkak hingga Rp22,5 Triliun, Sri Mulyani Akui Faktor Pemilu 2024

Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina Rabu, 20 Maret 2024 07:27 WIB
Bansos Jelang Akhir Jabatan Jokowi Membengkak hingga Rp22,5 Triliun, Sri Mulyani Akui Faktor Pemilu 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/1/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

Harianjogja.com, JAKARTA—Jor-joran belanja bansos di jelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo terjadi saat jelang pelaksanaan Pemilu 2024 lalu. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan data realisasi belanja bantuan sosial (bansos) hingga 29 Februari 2024 membengkak hingga Rp22,5 triliun atau naik 135,1% dari periode yang sama tahun 2023 lalu. Pembengkakan bansos tersebut diakui disebabkan oleh faktor Pemilu 2024.

BACA JUGA : Lagi, DPR RI Protes Jokowi Terkait Pembagian Bansos dan BLT Jelang Pemilu 2024

Pada tahun 2023 silam anggaran bansos yang terealisasi pada periode tersebut hanya Rp9,6 triliun.  “Utamanya, belanja dipengaruhi oleh penyaluran Program Keluarga Harapan [PKH] bagi tahap I pada Januari dan penyaluran program kartu sembako pada Februari,” kata Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Selasa (19/3/2024). 

Pemanfaatan anggaran bansos terbesar berada di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk penyaluran PKH bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM senilai Rp12,8 triliun.  Penyaluran bansos juga dilakukan melalui Kementerian Kesehatan senilai Rp7,7 triliun, yaitu berupa bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,7 juta peserta. 

Selain itu, negara juga menyalurkan bantuan sosial bagi siswa dan mahasiswa senilai Rp0,9 miliar melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan melalui Kementerian Agama senilai Rp1,1 triliun. 

BACA JUGA : MAK Salurkan Bantuan Sosial Pendidikan bagi Puluhan Siswa di Sleman

Terakhir, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp0,8 miliar untuk tanggap darurat bencana.  Secara umum, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisir senilai Rp239,6 triliun, termasuk di dalamnya belanja bansos. Angka ini naik 31,2% dari periode yang sama tahun lalu.  “Ini karena faktor pemilu dan pembagian bansos beras Januari Februari yang lalu,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online