MUI Luruskan Pemahaman Sri Mulyani Soal Pajak sama dengan Zakat
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluruskan pemahaman zakat atau wakaf yang disamakan dengan pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Foto ilustrasi pembagian bansos - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—DPR RI kembali memprotes kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait pembagian bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat jelang Pemilu 2024 lalu. Legislatif menilai pembagian itu sarat dengan kepentingan politik, mengingat anak dari Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu peserta Pilpres.
Anggota Komisi VIII DPR, Maria Yohana Esti Wijayati menilai bansos dan BLT seharusnya dibagikan ke masyarakat saat terjadinya gagal panen dan el nino di Indonesia. Namun pada kenyataannya, menurut Esti, pemerintah malah membagikan bansos dan BLT bertepatan dengan Pemilu 2024 yang dianggap tidak tepat.
BACA JUGA : MAK Salurkan Bantuan Sosial Pendidikan bagi Puluhan Siswa di Sleman
"El nino itu kan sudah berakhir pada awal Januari 2024 lalu, kemudian bansos kepada masyarakat sudah disalurkan sebelumnya. Nah, terus kok kenapa menjelang pesta demokrasi penyaluran bansos menjadi semakin agresif?" kata anggota DPR RI asal Jogja ini di Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Selain itu, politisi PDI-Perjuangan tersebut juga mengemukakan bahwa seharusnya penyaluran bansos dilakukan oleh satu Kementerian atau Lembaga. Hal itu menurut Esti agar dalam pelaksanaannya menjadi lebih jelas dan terukur. “Bansos jelang pemilu itu dari mana apakah dari Kemensos atau Kementerian lain? Sebaiknya penyaluran bansos itu dilakukan satu Kementerian/Lembaga saja,” katanya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina yang mengemukakan penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai yang terus menerus dapat berdampak buruk kepada masyarakat. Pasalnya, menurut Selly, nantinya warga akan terbiasa dengan bantuan pemerintah sehingga menimbulkan rasa malas.
“Nanti masyarakat jadi malas untuk bekerja malas untuk beraktifitas karena sudah terbiasa disalurkan bansos. Dampaknya tentu akan mempengaruhi kestabilan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluruskan pemahaman zakat atau wakaf yang disamakan dengan pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
BPS DIY catat pengangguran turun jadi 3,05% pada Februari 2026, jumlah pekerja dan angkatan kerja meningkat.
Austria rilis skuad Piala Dunia 2026. Arnautovic dan Alaba kembali, ada pemain naturalisasi baru.
KAI Daop 6 tutup dua perlintasan liar di Jogja demi keselamatan. Total 41 jalur ilegal ditutup sejak 2023.
LPS kembangkan sistem data perbankan real time berbasis AI untuk tingkatkan akurasi dan percepat resolusi bank.
Modus penipuan pajak catut BPKAD Jogja marak. Warga diminta waspada dan cek rekening resmi sebelum bayar pajak.