Advertisement
Pembangunan Gedung DPR di IKN Dimulai Tahun Depan
Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (22/8/2023). ANTARA FOTO - M Risyal Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal mulai dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 mendatang.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono menuturkan, saat ini proses pembangunan Gedung DPR tersebut masih dalam tahap pembicaraan desain bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Advertisement
BACA JUGA: Kementerian PUPR Pastikan IKN Bebas Kawasan Kumuh
"Sedang dibicarakan dan didesain oleh teman-teman dari PUPR. Kalau dijadwal kalau tidak salah di tahun depan 2025 [kemungkinan mulai dibangun]," kata Bambang saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin, (18/3/2024).
Bambang juga menyebut, rencana konstruksi Gedung DPR RI di IKN itu sebagai upaya menjadikan IKN sebagai kota yang menyeluruh. Dia berharap, Nusantara sebagai Ibu Kota Indonesia ke depan dapat secara lengkap menjalankan landasan sistem pemerintahan yakni trias politica secara utuh.
"Kita ingin agar ada kelengkapan dari trias politica di sana. Eksekutifnya ada, legislatifnya ada, yudikatifnya ada. Sehingga, memang IKN berfungsi sebagai kota yang menyeluruh," pungkasnya.
Sebagai informasi, pengerjaan infrastruktur IKN saat ini terbagi dalam dua tahapan. Di mana, tahap 1 terdiri dari 40 paket senilai hampir Rp25 triliun dan paket 2 terdiri dari 49 paket Rp43 triliun.
Pembangunan Gedung DPR belum termasuk ke dalam 2 paket pekerjaan tersebut. Sejalan dengan hal itu, pemerintah mengusulkan sebanyak 30 lembaga di luar Kementerian termasuk DPR dan DPD untuk tetap menetap di Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Adapun, secara keseluruhan pembangunan IKN tahap 1 hingga periode 7 Maret 2024 tercatat telah mencapai 77%. Di mana, pada tahap pertama ini pemerintah memang tengah fokus menyiapkan ekosistem utama seperti Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pakar Hukum UI Nilai LaNyalla Jadi "Target" KPK, Ini Alasannya
Batas Waktu Pelunasan Biaya Haji Diperpanjang hingga 25 April 2025
DPR Janji Pembahasan RKUHAP Dilakukan Transparan
Advertisement
Kebakaran Landa 12 Rumah di Gambir, Satu Orang Luka Bakar
Ridwan Kamil Resmi Laporkan Lisa Mariana ke Bareskrim
Antrean Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok Ditarget Selesai pada Minggu
Advertisement
Ratusan Tempat Pembuangan Sampah Terbuka di Indonesia Ditutup Paksa Pemerintah
Advertisement
Berita Pilihan
- Demi Redam Ancaman Tarif Trump, Indonesia Hendak Beli Alutsista dari AS?
- Kebakaran Landa 12 Rumah di Gambir, Satu Orang Luka Bakar
- Guru Ngaji di Pondok Pesantren Tulungagung Ditangkap Polisi, Diduga Cabul kepada Santri
- Januari-Awal April 2025, KSPN Catat Ada 23.000 Pekerja Kena PHK
- LG Batal Investasi di Proyek Baterai Nikel RI
Advertisement
Jadwal Terbaru KRL Solo Jogja Hari Ini, Sabtu 19 April 2025, Berangkat dari Stasiun Jebres Solo hingga Tugu Jogja
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- RI dan Arab Saudi Sepakat Kerja Sama Sumber Daya Mineral
- PPATK: Perputaran Uang Transaksi Judi Online Bisa Capai Rp1.200 Triliun
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 18 April 2025; Dari Alan Jose Tampil Apik, Tapi Gagal Selamatkan PSS Hingga Presiden Prabowo Menyoroti Suap Hakim Pengadilan
- Layanan dan Lokasi SIM Keliling di Kota Jogja, Jumat 18 April 2025
- LG Batal Investasi di Proyek Baterai Nikel RI
- Januari-Awal April 2025, KSPN Catat Ada 23.000 Pekerja Kena PHK
- Digelar Sepekan, 200 Orang Meninggal Dunia di Jalan dalam Perayaan Festival Songkran di Thailand
Advertisement
Advertisement
