Advertisement

Pengamat Sebut Aparat Tak Netral Kian Terbuka

Newswire
Minggu, 04 Februari 2024 - 13:57 WIB
Sunartono
Pengamat Sebut Aparat Tak Netral Kian Terbuka

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA—Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyebut ketidaknetralan aparat kepolisian kini semakin terbuka, tak lagi tertutup seperti pada pemilu sebelumnya.

"Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya di mana upaya pelibatan aparatur negara itu meski ada tetapi di ruang-ruang yang lebih tertutup. Artinya, dalam Pemilu 2024 kali ini ketidaknetralan aparatur negara tampak secara vulgar," ujar Bambang saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Advertisement

BACA JUGA : Percaya Aparat Bisa Netral Dalam Pemilu, Ganjar: Harus Optimis

Ia mencontohkan sikap tidak netral Polri terlihat dari upaya kepolisian untuk terlibat dalam konsolidasi pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) seperti kasus di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara maupun upaya-upaya intimidatif bagi pendukung calon lain.

Hal ini disampaikan Bambang dalam menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri saat kampanye akbar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Megawati secara tegas meminta kepada aparat TNI-Polri untuk jangan melakukan intimidasi terhadap rakyat, termasuk simpatisan PDIP. Menurut Bambang, pernyataan Presiden kelima RI tersebut faktual meskipun tidak terlepas dari kepentingan politik.

"Pernyataan Megawati tentu tak terlepas dari kepentingan politik beliau, tetapi apa yang disampaikan itu adalah faktual karena merasakan fakta-fakta di lapangan memang ketidaknetralan itu nyata," ujarnya.

Bambang menyebut, netralitas aparat harus dimulai dari puncak pimpinan tertinggi negara. Di mana Polri sendiri berada langsung di bawah presiden.

BACA JUGA : Perangkat Desa Mendukung Salah Satu Capres-Cawapres, Sultan: Harus Netral!

Hendaknya, kata Bambang, Polri harus bisa menjadi negarawan sesuai amanah undang-undang sebagai alat negara bukan alat kekuasaan.

"Problem-nya memang struktur kelembagaan Polri yang langsung di bawah presiden, sehingga sulit untuk berjarak dengan kepentingan politik presiden," ujar Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara

Advertisement

Harian Jogja

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Tangis Pecah Saat Jenazah Prajurit TNI Tiba di Kulonprogo

Tangis Pecah Saat Jenazah Prajurit TNI Tiba di Kulonprogo

Kulonprogo
| Minggu, 05 April 2026, 01:27 WIB

Advertisement

Long Weekend April 2026: Cek Tanggal Merah Usai Lebaran

Long Weekend April 2026: Cek Tanggal Merah Usai Lebaran

Wisata
| Jum'at, 03 April 2026, 12:37 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement