Advertisement
Kementerian Ketenagakerjaan: Hari Ini Gubernur Harus Umumkan UMP
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pengumuman penetapan upah minium provinsi paling lambat 21 November 2023 dan di tingkat kabupaten kota 30 November 2023. Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan gubernur untuk tidak terlambat.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan para gubernur, bupati, dan wali kota bahwa kebijakan mengenai penetapan upah minimum harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Perubahan PP 36/2021 tentang Pengupahan yang diberlakukan sejak 10 November 2023.
Advertisement
Dalam rapat koordinasi teknis tentang kebijakan penetapan upah minimum tahun 2024 pada Senin (20/11/2023), Ida mengatakan upah minimum di tingkat provinsi serta kabupaten/kota harus ditetapkan berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan.
Baca Juga: UMP DIY Diumumkan Besok, Begini Respons Buruh
Menurut dia, Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyosialisasikan isi aturan tentang pengupahan dalam PP No. 51/2023 kepada kepala-kepala dinas ketenagakerjaan di tingkat provinsi serta kabupaten kota, serikat pekerja, pengusaha, dan pakar pada 13 November 2023.
Baca Juga: Dewan Pengupahan DKI Jakarta Tetapkan UMP 2024 pada Jumat
Dia menyampaikan bahwa kebijakan upah minimum tingkat provinsi serta kabupaten/kota menurut peraturan berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.
Formula penyesuaian atau kenaikan upah minimum, meliputi tiga variabel utama yang meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan Alpha dalam PP No. 51 tahun 2023.
Baca Juga: Tanggapi UMP 2024, Pengusaha DIY: Kami Tegak Lurus pada Konstitusi
Dia menjelaskan pula bahwa pengupahan pekerja/buruh dengan masa kerja di atas satu tahun atau lebih wajib mengacu pada kebijakan pengupahan berbasis produktivitas atau kinerja dengan menggunakan instrumen struktur skala upah.
"Artinya pekerja/buruh dengan masa kerja di atas satu satu tahun berhak untuk dibayar atau digaji di atas upah minimum yang disesuaikan dengan output (hasil) kinerja atau produktivitas pekerja dan kemampuan perusahaan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Trump Gugat BBC US$5 Miliar, Tuduh Edit Pidato Soal Capitol
KPK Kantongi Fakta Baru Kasus Kuota Haji Usai dari Arab Saudi
Buntut Ujaran Kebencian, Resbob Dipecat dari GMNI dan DO dari UWKS
KPK Panggil Eks Menag Yaqut Cholil Terkait Kasus Kuota Haji
Advertisement
BGN Minta SPPG Edukasi Gizi Penerima Makan Bergizi Gratis
Revitalisasi Sekolah Capai 99 Persen, Mendikdasmen Lapor ke Prabowo
Longsor dan Banjir Terjang 9 Kecamatan di Sukabumi
BMKG Waspadai Hujan Petir di Sejumlah Kota Besar Hari Ini
Indonesia Tetapkan 514 Warisan Budaya Takbenda pada 2025
Advertisement
BGN Klaim Kejadian MBG Turun Drastis sejak Oktober
KPK Periksa Provider Lain di Kasus Korupsi EDC BRI
PBB Prihatin Konflik Kamboja-Thailand Kembali Memanas
BMKG Semai Awan di Enam Wilayah Antisipasi Cuaca Ekstrem
Prabowo Minta TNI-Polri Bantu Usut Perusahaan Perusak Hutan
Advertisement
KPK: PPK DJKA Terima Rp12 Miliar Suap Proyek Kereta
Berita Pilihan
- Bulan Perlahan Menjauhi Bumi, Ini Dampaknya bagi Kehidupan
- Hunian Korban Bencana Sumatera Bakal Dibangun di Lahan Negara
- Tokoh Dunia Kecam Penembakan Bondi Beach yang Tewaskan 12 Orang
- Surya Group Siap Buka 10.000 Lowongan Kerja di Tahun 2026
- Konser Amal di Tangerang Galang Rp1,3 Miliar untuk Sumatera dan Aceh
Advertisement
Libatkan Pelajar, Disbud DIY Gelar Workshop Macapat Catur Sagatra
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Rayakan Liburan Akhir Tahun bersama GAIA Cosmo
- Debut Kamera Aksi Vivo akan Dirilis Bersama X300 Ultra
- Taman Budaya Bantul Rp20 Miliar Bakal Dibangun Tahun 2026
- Pemancing Hanyut di Sungai Boyong Sleman Ditemukan Meninggal Dunia
- Emma Stone Jual Rumah Mewah di Austin seharga $3,5 Juta
- Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Sidang Segera Digelar
- Kebakaran Hanguskan 350 Kios di Pasar Induk Kramat Jati
Advertisement
Advertisement
