Advertisement
Bapanas Menjamin Penyaluran Bansos Beras Tetap Lancar Selama Kampanye Pemilu

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras dijamin tetap lancar dan tidak akan terkait dengan kampanye politik jelang kontestasi Pemilu 2024. Hal ini diutarakan Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Budi Waryanto.
“Untuk menjaga itu (bantuan sosial beras) dari komoditas politik maka data penerima manfaat itu sudah (dalam bentuk daftar) penerima, yang tahun depan kita datanya dari Kemenko PMK,” kata Budi, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Jumat.
Advertisement
Seusai menghadiri diskusi tersebut, Budi kembali menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial beras disalurkan melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) secara akuntabel untuk menghindari keterkaitan dengan kampanye pasangan capres/cawapres tertentu.
“Bulog diberikan data penerima sebanyak sekitar 22 (juta penerima) karena datanya dari Kemenko PMK. Data itu sudah berdasarkan nama dan alamat di daerah. Nah Bulog atas data itu yang memberikan ke penerima,” ujarnya.
Budi menekankan bahwa penyaluran bantuan beras tersebut dibagikan langsung oleh Bulog. Sehingga netralitas tetap terjaga, utamanya jelang pesta demokrasi Pemilu 2024.
BACA JUGA: Ada Daftar Produk Dukung Israel Diharamkan oleh MUI, Ini Faktanya
“Ada satu kasus penjabat gubernur di satu wilayah datang ke kamu mencak-mencak (marah) kenapa Bulog memberikan bantuan kepada orang itu, kok tidak bisa saya (penjabat gubernur) yang menentukan, itu salah satunya (karena) Bulog sudah mendapatkan data. Jadi tinggal melaksanakan (penyaluran) saja,” kata Budi, Jumat (17/11/2023).
Ia juga mengatakan bahwa kemasan bantuan sosial beras tidak akan memajang foto salah satu pasangan capres/cawapres tertentu.
Adapun apabila ditemukan pelanggaran, kata Budi, akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
“Kalau Bulog menemukan kasus tertentu diinformasikan kepada Satgas Pangan, saat mau pembayaran kan diaudit sama kami (Bapanas) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata Budi. Karena itu Budi memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial beras akan dibagikan sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement