Advertisement
Aparat Tidak Netral selama Pelaksanaan Pemilu 2024 Harus Disanksi Tegas
KPU Kota Jogja menerima beberapa kebutuhan logistik jelang pemilu, Jumat (3/9/2023). ist - KPU Kota Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Aparat keamanan diminta untuk menjunjung tinggi netralitas selama pelaksanaan Pemilu 2024. Jika ada yang tidak netral, maka oknum tersebut harus diberi sanksi tegas.
Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasis Raharjo Jati mengatakan aparat keamanan yang terbukti tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 harus diberikan sanksi tegas untuk memberikan efek jera.
Advertisement
"Langkah tegas mungkin bisa sanksi teguran hingga mungkin sanksi penundaan kepangkatan," kata Wasis di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Dia menjelaskan bahwa aparat keamanan hanya perlu fokus pada konsolidasi terkait pengamanan dan kelancaran distribusi logistik pemilu ke berbagai daerah di Indonesia.
BACA JUGA:
Menurut dia, jika aparat melaksanakan dua poin tersebut, maka sudah membuktikan netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
"Apabila aparat fokus pada pengamanan dan kelancaran distribusi logistik pemilu, maka itu sudah cukup membuktikan aparat netral," ujarnya.
Dia menekankan bahwa peran pembina aparatur di masing-masing instansi perlu lebih intensif dalam mengawasi kinerja jajarannya. Selain itu menurut dia, peran inspektorat juga perlu lebih responsif dalam menindaklanjuti temuan2 dugaan ketidaknetralan aparat.
Sebelumnya, beredar surat terkait pakta integritas seorang penjabat kepala daerah yang ditanda tangani aparat keamanan. Dalam pakta integritas tersebut, salah satu poinnya terkait komitmen memenangkan salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
PSEL Piyungan Siap Dibangun di Bantul, Beroperasi Mulai 2028
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pemda DIY Bidik Kemiskinan Satu Digit pada 2026
- Menkeu Tegaskan Penindakan Balpres Bukan Anti-Thrifting
- Pemerintah Anggarkan Rp5 Trilun untuk Pembangunan 50 Gudang Bulog
- Indonesia Targetkan 85 Medali Emas di SEA Games Thailand 2025
- 500 Personel Jaga Warga Disiagakan Jelang Nataru di Bantul
- Ossy Dermawan Dorong BPN Siap Hadapi Percepatan Pembangunan IKN
- Pekerja Minta UMK Jogja 2026 Mengacu KHL Rp4,4 Juta
Advertisement
Advertisement




