Advertisement
Aparat Tidak Netral selama Pelaksanaan Pemilu 2024 Harus Disanksi Tegas
KPU Kota Jogja menerima beberapa kebutuhan logistik jelang pemilu, Jumat (3/9/2023). ist - KPU Kota Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Aparat keamanan diminta untuk menjunjung tinggi netralitas selama pelaksanaan Pemilu 2024. Jika ada yang tidak netral, maka oknum tersebut harus diberi sanksi tegas.
Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasis Raharjo Jati mengatakan aparat keamanan yang terbukti tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 harus diberikan sanksi tegas untuk memberikan efek jera.
Advertisement
"Langkah tegas mungkin bisa sanksi teguran hingga mungkin sanksi penundaan kepangkatan," kata Wasis di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Dia menjelaskan bahwa aparat keamanan hanya perlu fokus pada konsolidasi terkait pengamanan dan kelancaran distribusi logistik pemilu ke berbagai daerah di Indonesia.
BACA JUGA:
Menurut dia, jika aparat melaksanakan dua poin tersebut, maka sudah membuktikan netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
"Apabila aparat fokus pada pengamanan dan kelancaran distribusi logistik pemilu, maka itu sudah cukup membuktikan aparat netral," ujarnya.
Dia menekankan bahwa peran pembina aparatur di masing-masing instansi perlu lebih intensif dalam mengawasi kinerja jajarannya. Selain itu menurut dia, peran inspektorat juga perlu lebih responsif dalam menindaklanjuti temuan2 dugaan ketidaknetralan aparat.
Sebelumnya, beredar surat terkait pakta integritas seorang penjabat kepala daerah yang ditanda tangani aparat keamanan. Dalam pakta integritas tersebut, salah satu poinnya terkait komitmen memenangkan salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
TNI AU Drop Logistik ke Daerah Terisolasi di Sibolga
Jumlah Korban Bencana Agam Bertambah: 86 Tewas dan 88 Hilang
Korban WNI Saat Kebakaran di Hong Kong Bertambah Jadi 7 Orang
Kerugian Bencana di Padang Pariaman Capai Rp268,5 Miliar
Advertisement
Banjir Bandang Rendam Ratusan Hektare Lahan di Solok Sumbar
Pengamat: Pencekalan oleh Kejagung untuk Efektifkan Penyidikan Pajak
Satgas Nataru Cepat Aktif, Pertamina Dinilai Lebih Sigap
Bencana Sumbar: 23 Warga Meninggal, 3.900 KK Mengungsi
Prabowo Hadiri Puncak HGN 2025 di Indonesia Arena
Advertisement
Tol Semarang-Demak Dibidik Beroperasi April 2027
Pemerintah Gencarkan Modifikasi Cuaca untuk Atasi Banjir Sumatra
KPK Panggil Rudy Tanoe sebagai Saksi Kasus Bansos Beras
Ribuan Warga Aceh Barat Mengungsi Akibat Banjir Besar
Ibu Alvaro Kiano Dipulangkan dari Malaysia untuk Tes DNA
Advertisement
Imigrasi Perketat Syarat Paspor untuk Eks WNA Jadi WNI
Berita Pilihan
- Korban WNI Saat Kebakaran di Hong Kong Bertambah Jadi 7 Orang
- Bencana Sumbar: 23 Warga Meninggal, 3.900 KK Mengungsi
- Pemerintah Gencarkan Modifikasi Cuaca untuk Atasi Banjir Sumatra
- Bencana Alam Meningkat, KLH Minta Daerah Percepat Penyusunan RPPLH
- 11 Tewas Saat Kereta Tabrak Pekerja di Yunnan, China
Advertisement
Pertamina Jaga Distribusi Energi Jawa Tengah-DIY Selama Nataru
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Ruang Komputer SMP Nanggulan Dibobol, 14 Laptop Chromebook Lenyap
- Cari Aman Skill Competition 2025 Tingkatkan Kesiapan Berkendara
- Ribuan Warga Aceh Barat Mengungsi Akibat Banjir Besar
- Sosialisasi Perkoperasian Dukung UMKM dan Masjid di Code
- KPK Panggil Rudy Tanoe sebagai Saksi Kasus Bansos Beras
- IPO Perusahaan DIY Mundur, BEI Ungkap Kendalanya
- Pemerintah Gencarkan Modifikasi Cuaca untuk Atasi Banjir Sumatra
Advertisement
Advertisement
