Advertisement
Aparat Tidak Netral selama Pelaksanaan Pemilu 2024 Harus Disanksi Tegas
KPU Kota Jogja menerima beberapa kebutuhan logistik jelang pemilu, Jumat (3/9/2023). ist - KPU Kota Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Aparat keamanan diminta untuk menjunjung tinggi netralitas selama pelaksanaan Pemilu 2024. Jika ada yang tidak netral, maka oknum tersebut harus diberi sanksi tegas.
Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasis Raharjo Jati mengatakan aparat keamanan yang terbukti tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 harus diberikan sanksi tegas untuk memberikan efek jera.
Advertisement
"Langkah tegas mungkin bisa sanksi teguran hingga mungkin sanksi penundaan kepangkatan," kata Wasis di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Dia menjelaskan bahwa aparat keamanan hanya perlu fokus pada konsolidasi terkait pengamanan dan kelancaran distribusi logistik pemilu ke berbagai daerah di Indonesia.
BACA JUGA:
Menurut dia, jika aparat melaksanakan dua poin tersebut, maka sudah membuktikan netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
"Apabila aparat fokus pada pengamanan dan kelancaran distribusi logistik pemilu, maka itu sudah cukup membuktikan aparat netral," ujarnya.
Dia menekankan bahwa peran pembina aparatur di masing-masing instansi perlu lebih intensif dalam mengawasi kinerja jajarannya. Selain itu menurut dia, peran inspektorat juga perlu lebih responsif dalam menindaklanjuti temuan2 dugaan ketidaknetralan aparat.
Sebelumnya, beredar surat terkait pakta integritas seorang penjabat kepala daerah yang ditanda tangani aparat keamanan. Dalam pakta integritas tersebut, salah satu poinnya terkait komitmen memenangkan salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Masuk Makkah Tanpa Izin Haji Terancam Denda Ratusan Juta
Bareskrim Tindak Tegas Penjual Phishing Tools Lintas Negara
Indonesia Protes Keras Spanduk Israel di RS Gaza
KPK Usut Suap Kereta Api Mantan DPR Sudewo
Advertisement
YouTube Patuhi PP Tunas Nonaktifkan Akun Anak
Peserta UTBK Undip Semarang Kena Tipu Alat Palsu
Pelajar SMK Magetan Hilang Diduga Tercebur Bengawan
KPK Usut Surat Resign Bupati Tulungagung Peras OPD
Pemerintah Pertimbangkan Perluas Kuota PBI JKN ke 120 Juta
Advertisement
20 SPPG MBG Banten Ditutup, Dapur Tak Standar
Sidang Chromebook Tertunda, Tim Hukum Nadiem Absen
Akun Logistik Palsu Menipu, Kerugian Tembus Triliunan
BGN Minta Kepala Daerah Kawal Rantai Pasok Program MBG
Jawab Kebutuhan Moms, Lilla Ekspansi ke Jogja
Advertisement
Patroli Kapal AS di Selat Malaka Sesuai Hukum Internasional
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Pengeroyokan Remaja di Bantul, Motif Diduga Rivalitas Geng
- Aturan Baru Pajak Mobil Listrik Berlaku, Industri Diminta Tetap Tumbuh
- Indonesia Protes Keras Spanduk Israel di RS Gaza
- Polisi Buru 5 Anggota Geng Remaja Tewaskan Pelajar Bantul
- KPK Usut Suap Kereta Api Mantan DPR Sudewo
- Pemda Punya Peluang Investasi Kendaraan Listrik
- YouTube Patuhi PP Tunas Nonaktifkan Akun Anak
Advertisement
Advertisement
