Advertisement
Aparat Tidak Netral selama Pelaksanaan Pemilu 2024 Harus Disanksi Tegas
KPU Kota Jogja menerima beberapa kebutuhan logistik jelang pemilu, Jumat (3/9/2023). ist - KPU Kota Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Aparat keamanan diminta untuk menjunjung tinggi netralitas selama pelaksanaan Pemilu 2024. Jika ada yang tidak netral, maka oknum tersebut harus diberi sanksi tegas.
Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasis Raharjo Jati mengatakan aparat keamanan yang terbukti tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 harus diberikan sanksi tegas untuk memberikan efek jera.
Advertisement
"Langkah tegas mungkin bisa sanksi teguran hingga mungkin sanksi penundaan kepangkatan," kata Wasis di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Dia menjelaskan bahwa aparat keamanan hanya perlu fokus pada konsolidasi terkait pengamanan dan kelancaran distribusi logistik pemilu ke berbagai daerah di Indonesia.
BACA JUGA:
Menurut dia, jika aparat melaksanakan dua poin tersebut, maka sudah membuktikan netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
"Apabila aparat fokus pada pengamanan dan kelancaran distribusi logistik pemilu, maka itu sudah cukup membuktikan aparat netral," ujarnya.
Dia menekankan bahwa peran pembina aparatur di masing-masing instansi perlu lebih intensif dalam mengawasi kinerja jajarannya. Selain itu menurut dia, peran inspektorat juga perlu lebih responsif dalam menindaklanjuti temuan2 dugaan ketidaknetralan aparat.
Sebelumnya, beredar surat terkait pakta integritas seorang penjabat kepala daerah yang ditanda tangani aparat keamanan. Dalam pakta integritas tersebut, salah satu poinnya terkait komitmen memenangkan salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
126 Ribu Buruh Tekstil hingga Sepatu Terkena PHK dalam 3 Tahun
Pulihkan Hubungan dengan Israel, Kazakhstan Dikecam Hamas
Kronologi Lengkap Ledakan di Masjid SMAN 72 Jakarta, Lukai 54 Orang
KPK Sita Uang Tunai Saat OTT Bupati Ponorogo Terkait Mutasi Jabatan
Advertisement
OC Kaligis Desak Kejagung Tetapkan Eks Bupati Klaten Jadi Tersangka
Jepang hingga Eropa Lirik 33 Proyek Olah Sampah PSEL, Termasuk di DIY
Korban Ledakan SMN 72 Jakarta Diberi Pendampingan Psikologis
Perbaiki Tata Kelola MBG, Pemerintah Siapkan 19 SOP
Shutdown AS Ancam Pembatasan Penerbangan Akibat Staf ATC Belum Digaji
Advertisement
Fakta Ledakan SMAN 72 Jakarta, Pelaku Pelajar Diduga Korban Bullying
Petugas Hansip di Cakung Ditembak Pelaku Curanmor
Daftar Pejabat Ditangkap KPK bersama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
Profil Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terkena OTT KPK Terkait Mutasi
Waspada Hujan Petir Hari Ini Minggu 8 November 2025
Advertisement
Ditangkap KPK, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Dibawa ke Jakarta
Berita Pilihan
Advertisement
Program Makan Bergizi di Sleman Belum Sasar Lansia dan Difabel
Advertisement
5 Air Terjun Terindah dari Jawa hingga Sumatra, Pesonanya Bikin Takjub
Advertisement
Berita Populer
- Dua Hari Abrasi Pantai Trisik, Empat Bangunan Milik Warga Rusak
- Jateng Dinilai Punya Potensi Besar Kembangkan Ekonomi Syariah
- Pemerintah Siapkan Rebranding Pasar Pakaian Bekas Jadi Pusat Lokal
- Daftar Makanan Sehat untuk Atasi Lemak Perut di Usia Menopause
- 2 Kerangka di Kwitang Teridentifikasi, Mereka Hilang Saat Kerusuhan
- The Phoenix dan Grand Mercure Gelar Pesta Tahun Baru Berkonsep Unik
- Danantara Kucurkan Rp20 Triliun Bangun Peternakan Ayam untuk MBG
Advertisement
Advertisement
