Megawati Berharap Kecurang Pemilu Tak Terjadi Lagi

Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tampil ke publik dan mengaku cukup prihatin dengan kondisi saat ini. Megawati ingin semua pihak memantau ketat pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 agar tidak terjadi kecurangan lagi pada Pemilu mendatang.

Pernyataan Mega sebenarnya menjawab desas-desus langkah politik PDIP usai ditinggal keluarga Joko Widodo (Jokowi) menyeberang ke kubu Prabowo Subianto. Ini juga merupakan kemunculan pertama Megawati pasca pengumuman Mahfud MD sebagai calon wakil presiden atau cawapres Ganjar Pranowo.

BACA JUGA: Elektabilitas Prabowo-Gibran Unggul di Pulau Jawa Menurut Survei Lanskap

Menariknya, pernyataan Mega ini berbeda dengan sebelumnya. Mega biasanya tampil secara langsung membacakan pidatonya. Kadang berapi-api, keras, dan satir. Namun kali ini, Mega tampil dalam format video tapping.

Dia mengenakan baju berwarna putih, bukan merah atau hitam yang menjadi warna kebanggaan partainya. Di sisi lain, pidatonya juga lebih soft dan hanya menekankan tentang sejumlah isu misalnya mengenai potensi kecurangan pemilihan umum (pemilu), konstitusi, dan penggunaan hukum untuk kekuasaan.

"Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi, jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi, gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani," ujarnya di YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11/2023).

Selain itu, Mega juga menyampaikan apresiasinya kepada Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Ashiddiqie yang telah mencopot Anwar Usman. Putusan Jimly memang telah memberi oase dalam hukum di Indonesia. 

BACA JUGA: Jokowi Samakan Politik Tanah Air dengan Drakor, Begini Reaksi Ganjar

Jimly melakukan terobosan dan mengunci peran Anwar Usman pasca putusan No.90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres cacat secara etika. Anwar Usman terbukti melanggar etik saat memutus perkara tersebut.

Anwar juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

"Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara indonesia dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan," pungkas Megawati.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com