Advertisement
Tiap Partai Punya Ormas, Pakar Hukum: Aturan Partai Politik dan Ormas Perlu Dipisah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Partai politik (parpol) kini punya organisasi kemasyarakatan (ormas) masing-masing. Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan perlu dibuat aturan yang memisahkan antara partai politik (parpol) dan organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Kini, setiap partai memiliki ormasnya masing-masing, yang (ormas itu seharusnya) akan ikut bubar jika partai tersebut dibubarkan oleh hukum," kata Jimly dalam forum diskusi Indonesian Youth Democracy Forum (IYDF) yang digelar Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) di Jakarta, Jumat malam (6/10/2023).
Advertisement
Menurut anggota DPD RI itu, saat ini ormas menjadi salah satu dari empat cabang baru kekuasaan selain negara, korporasi, dan media.
"Ada empat cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan mixed function [lembaga yang memiliki dua peran atau lebih]. Namun, kini ada empat cabang lain, yaitu negara, ormas, korporasi, dan media," jelasnya.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan bahwa totalitarianisme gaya baru akan muncul jika kepala negara dapat menguasai keempat cabang baru kekuasaan tersebut.
"Saya suka sikap ketua umum PBNU yang kini menjabat (Yahya Cholil Staquf), yang menjauhkan organisasinya dari partai politik apa pun," kata Jimly.
Selain itu, Jimly menyatakan perlu dirumuskan pula aturan yang melarang adanya rangkap jabatan dan konflik kepentingan, agar tidak ada friksi yang dapat merusak demokrasi di Indonesia. "Konflik kepentingan antara bisnis dan politik sekarang banyak terjadi di mana-mana," katanya.
BACA JUGA: Tim Bulu Tangkis Indonesia Gagal di Asian Games, Saatnya Bebenah
Oleh karena itu, dia menyarankan untuk kembali mempertimbangkan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945 karena banyak aturan di dalamnya yang justru menghambat pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
"Banyak pasal yang membuat implementasi demokrasi di Indonesia menjadi kurang baik, misalnya DPD tidak diberikan kekuasaan [kewenangan membentuk undang-undang]," ujar Jimly.
Forum diskusi IYDF bertajuk Protecting Democracy in the 21st Century: The Role of the Youth merupakan penutup dari rangkaian program IYDF yang pelaksanaannya juga didukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia.
IYDF diikuti oleh 20 pemuda dari seluruh penjuru Indonesia untuk berdialog dengan lembaga dan ormas di seluruh Indonesia dalam merumuskan pernyataan bersama yang berisi rekomendasi mereka untuk membuat pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kecelakaan Maut Bus Pengangkut Rombongan SMK Depok di Subang Diduga Rem Blong
- Bus Rombongan SMK Depok Kecelakaan, Sejumlah Korban Meninggal Dibawa ke RSUD Subang
- 13 Bandara Disiapkan Jadi Embarkasi dan Debarkasi Haji
- Kata Rektor Paramadina Soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta 2024
- Viral ASI Perah Jadi Bubuk, IDAI Sebut Ada Risiko Kontaminasi
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Minggu 12 Mei 2024: Kecelakaan Maut Bus Pariwisata, Kantong Parkir Resmi, Pekerja Tewas Diterkam Harimau
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Aktivitas Kegempaan Gunung Slamet di Jawa Tengah Meningkat
- Indonesia Kutuk Israel Usai Bakar Markas UNRWA di Yerusalem
- 143 Negara Mendukung Palestina jadi Anggota Penuh PBB, 9 Menolak dan 25 Abstain
- AS Umumkan Paket Bantuan Rudal Senilai Rp6,42 Triliun untuk Ukraina
- Kronologi Baku Tembak TNI Polri dengan Separatis Papua
- Duet Anies-Ahok di Pilkada DKI 2024 Bisa Jadi Momentum Hapus Polarisasi
- Caleg PDIP Karanganyar Laporkan KPU ke Ombudsman, Sebut Lakukan Maladministrasi
Advertisement
Advertisement