Advertisement
KPK Serahkan Laporan Dugaan Pimpinan Bertemu Tahanan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan laporan dugaan pertemuan antara pimpinan dan tahanan kepada Dewan Pengawas (Dewas). Ada kemungkinan akan ada permintaan klarifikasi atas laporan tersebut oleh Dewas.
Baca Juga: Bersih-Bersih Bea Cukai, KPK Plototin LHKPN 12 Pejabat
Advertisement
"Dugaan pimpinan bertemu dengan tahanan di lantai 15, itu kasusnya sedang dilaporkan dan karenanya mungkin akan diklarifikasi di Dewas KPK," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers, dikutip Minggu (17/9/2023).
Ghufron pun mengaku tidak mengetahui adanya dugaan pertemuan antara pimpinan KPK dan tahanan sebagaimana yang dilaporkan ke Dewas. Dia menyebut bakal menyerahkan penanganan laporan tersebut kepada Dewas KPK.
"Kita ikuti saja prosedur ketentuan yang akan atau sedang dilakukan oleh Dewas mohon menunggu di Dewas saja," lanjut pimpinan KPK berlatar belakang akademisi itu.
Adapun pimpinan KPK dimaksud dalam laporan yang diterima Dewas itu yakni Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Anggota Dewas KPK Albertina Ho.
"Kalian sudah tau toh [Johanis Tanak terlapor], kok kalian nanya saya. Wartawan ini lebih tahu dari pada saya," kata Albertina saat ditemudi Gedung ACLC KPK, Rabu (13/9/2023).
Baca Juga: KPK Kembali Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi Bansos Covid-19
Albertina mengatakan bahwa masih mendalami laporan dimaksud. Satu-satunya perempuan yang menjadi Anggota Dewas KPK itu mengatakan bahwa laporan itu diterima belum lama ini.
Mantan Hakim yang pernah mengadili kasus Gayus Tambunan itu juga membenarkan pertanyaan wartawan bahwa tahanan yang dimaksud naik ke lantai 15 itu yakni tersangka kasus suap penanganan perkara Mahkamah Agung (MA), Dadan Tri Yudianto.
"Loh kalau di laporan itu sih katanya Dadan Tri," terang Albertina.
Meski demikian, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah dugaan pertemuan dirinya dengan Dadan Tri di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar 28 Juli 2023.
Berdasarkan catatan Bisnis, pada 28 Juli 2023 para pimpinan minus Ketua KPK Firli Bahuri menerima audiensi Mabes TNI dan Pusat Polisi Militer TNI usai operasi tangkap tangan (OTT) dan penetapan tersangka kepada personel TNI aktif. Johanis Tanak bahkan merupakan perwakilan pimpinan KPK yang turun menemui awak media dan memberikan konferensi pers dengan jajaran Mabes dan Puspom TNI.
"Saya tidak lakukan seperti yang diberitakan," ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Kamis (14/9/2023).
Sekadar informasi, pasal 36 pada Undang-undang (UU) No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur bahwa pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana kourpsi yang ditangani KPK dengan alasan apapun.
Sementara itu, dalam revisi UU tersebut yakni UU No.19/2019 pasal 37 mengatur bahwa ketentuan pada pasal 36 juga berlaku untuk pegawai KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Wamendag Tegaskan Revisi Aturan Perdagangan Daring Dilakukan demi Keadilan
- Siswa MA di Demak Bacok Guru, Diduga Sakit Hati gegara Kerap Kena Tegur
- PSI Dekat dengan Prabowo, Kaesang Belum Putuskan Siapa Capres yang Didukung
- Wah! Siskaeee Dapat Bayaran Segini saat Main Film Dewasa Kelas Bintang Jaksel
Berita Pilihan
- Komisaris Pertamina Baru, Bambang Suswantono Miliki Harta Rp10,9 Miliar
- Kereta Cepat WHOOSH, dari Jebakan Utang China hingga Buang-Buang Uang
- Cerita Soebronto Laras dan Kecintaannya pada Otomotif
- Soebronto Laras Meninggal Dunia, Ini Sepak Terjang Tokoh Otomotif Nasional
- Nasabah Diteror DC AdaKami hingga Bunuh Diri, Berikut Sikap OJK
Advertisement

Kankemenag Kulonprogo Raih Penghargaan Dari DJPb DIY
Advertisement

Hidden Gem di Utara Jogja, Tempat Nongkrong dengan Vibes Bali Pernah Didatangi Artis
Advertisement
Berita Populer
- Sejarah Pasar Tanah Abang, Berusia Nyaris 3 Abad Kini Mulai Meredup
- Konstruksi Bandara VVIP IKN Dibangun November 2023, Target Rampung Juli 2024
- Terbaru! Paspor Elektronik Bisa Diajukan di 102 Kantor Imigrasi Se-Indonesia
- Begini Penjelasan Antam (ANTM) Soal Kewajiban Membayar 1,1 Ton Emas ke Crazy Rich Surabaya
- Jelang Tenggat Pengosongan Lahan Pulau Rempang, Pemerintah Diminta Tepati Janji
- Perhatian! ASN Dilarang Like, Comment, Share, Follow Akun Medsos Capres-Cawapres, Ini Sanksinya!
- Gus Raharjo: Memilih Ganjar Tidak Menunggu Telunjuk Jokowi
Advertisement
Advertisement