Konflik Pulau Rempang, Puan Minta Aparat Kedepankan Pendekatan Persuasif

Harianjogja.com, JAKARTA—Aparat diminta mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam menangani aksi massa di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Demikian disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Sekalipun ada penolakan dari masyarakat, semestinya tidak perlu ada tindakan represif. Seharusnya, aparat bisa lebih humanis dan bersifat persuasif untuk berdialog bersama warga,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (8/9/2023)

Dia menilai pendekatan humanis dan persuasif dalam pembebasan lahan di Rempang-Batam perlu dilakukan untuk menghindari bentrokan dan perlawanan yang berpotensi berakhir dengan korban

Menurut dia, adanya penolakan dalam pembangunan merupakan suatu hal yang biasa terjadi sehingga penolakan-penolakan tersebut sepatutnya disikapi dengan cara-cara kemanusiaan dan bersifat persuasif.

“Apalagi jika pembangunan ini demi peningkatan perekonomian rakyat, maka jangan sampai merugikan rakyat,” ucapnya.

Dia menyebut apabila terjadi kericuhan pun seharusnya aparat menggunakan pendekatan lain, dan belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa penggunaan gas air mata bisa berdampak fatal.

“Apalagi gas air mata digunakan di tengah lingkungan yang banyak warga dan siswa sekolah. Pastinya membuat para warga dan anak-anak ketakutan. Suasana menjadi sangat mencekam karena ada letupan tembakan di tengah bentrok,” ujarnya.

BACA JUGA: Duh, DIY Masuk Masa Paceklik karena Kemarau, Pemda: Harga Beras Naik Terus sampai 2024

Termasuk lanjut dia, apabila aparat menemui adanya tindakan pidana yang dilakukan silakan diproses secara hukum. “Tapi bukan berarti langkah represif aparat dibenarkan. Apalagi penggunaan gas air mata memiliki efek yang membahayakan bagi kesehatan, khususnya terhadap anak-anak,” ucap dia.

Selain itu, Puan mengingatkan pentingnya kajian sosial budaya sebab erat kaitannya dengan keberadaan masyarakat adat Pulau Rempang yang berusaha mempertahankan ruang hidup mereka di lokasi hingga hari ini.

"Berikan masyarakat edukasi dan informasi tentang keuntungan adanya proyek strategis nasional. Ini akan membantu mereka dalam membuat keputusan yang tepat dan merasa lebih termotivasi untuk mendukung proses pembangunan di wilayah mereka," paparnya.

Untuk itu, dia meminta Pemerintah agar mencari jalan tengah terkait permasalahan tersebut, termasuk bagaimana menyikapi respons warga yang menolak direlokasi.

Terakhir, Puan berharap persoalan bentrok atas pembangunan Rempang Eco City itu pada akhirnya dapat menemukan jalan terbaik untuk semua pihak. "Kami di DPR akan berkomitmen mencari solusi atas permasalahan ini. Mari kita cari jalan keluar terbaik, yang tidak merugikan masyarakat. Kita upayakan secara persuasi,” kata Puan.

Sementara itu,  Kapolresta Barelang (Batam, Rempang, Galang) Kombes Pol. Nugroho Tri Nuryanto mengatakan, sudah 150 patok yang terpasang saat pengukuran lahan selama dua hari di Pulau Rempang untuk proyek Rempang Eco City.

Nugroho menyebutkan, pada proses pengukuran dan pematokan di hari kedua ini, situasi sudah kondusif dibandingkan hari pertama.

"Alhamdulillah hari ini pemasangan patok sudah normal kembali, tidak ada penolakan dari masyarakat. Pematokan berhasil 150 patok, tinggal 50 patok lagi yang akan dipasang," ujarnya usai peninjauan pengamanan di Pulau Rempang, Kota Batam Kepulauan Riau, Jumat (8/9).

Dia berharap, untuk ke depannya situasi ini bisa terus kondusif sampai akhir proses pengerjaan proyek Rempang Eco City ini.

"Kami juga sudah mendirikan posko terpadu di tujuh lokasi, gunanya untuk menjaga situasi kamtibmas di lokasi tersebut," kata dia.

Terpisah, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menyampaikan bahwa situasi di Kawasan Rempang di hari kedua ini kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi mulai kooperatif saat personel keamanan gabungan masuk ke wilayah mereka.

"Informasi kami terima dari tim satuan tugas di lapangan. Kami pun berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mempersilahkan masuk tim satgas dan tim pengukuran," kata Tuty.

Pihaknya pun mengapresiasi tindakan kooperatif masyarakat tersebut. Sehingga, tak ada gesekan yang terjadi antara warga dan personel keamanan gabungan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara