Advertisement
Rangka eSAF Viral dan Belum Ada Recall, Pekan Depan Kemenhub Panggil AHM
Penggunaan Lampu Hazard yang Benar Ala Honda Istimewa - Ist
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menggelar rapat dengan Astra Honda Motor (AHM) sebagai buntut dari rangka eSAF yang dituding mudah keropos dan patah.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno menyampaikan rapat dengan AHM untuk membahas kasus rangka yang digunakan oleh sepeda motor pabrikan berlogo sayap tersebut.
Advertisement
BACA JUGA: Honda Luncurkan Sepeda Motor Listrik Baru, Begini Spesifikasinya
Misalnya, isu recall atau penarikan kembali sepeda motor yang menggunakan rangka Enhanced Smart Architecture Frame atau eSAF. "Besok, Senin 28 Agustus 2023 saya rapatkan," ujarnya kepada JIBI, Sabtu (26/8/2023).
Di sisi lain, General Manager Komunikasi PT Astra Honda Motor (AHM) Ahmad Muhibbudin menyampaikan perusahaan masih belum memiliki rencana melakukan recall.
Pasalnya, kata Muhib, setiap produk yang dikeluarkan oleh Astra Honda selalu melalui proses uji kualitas yang sudah teruji.
"Terkait recall karena kami sudah sampaikan sejak awal bahwa produk kami sudah kami produksi dengan melalui proses uji kualitas yang sudah teruji sehingga kami akan berusaha bagaimana memberikan kepuasan dan kenyamanan konsumen ketika menggunakan produk sepeda motor kami," ujar Muhib beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Viral Rangka Honda Matic Patah dan Berkarat, Ini Kata Astra Motor Yogyakarta
Kemudian, dia juga berjanji untuk melakukan langkah proaktif untuk menangani kasus ini. Dengan demikian, jika pengguna sepeda motor Honda mengalami kendala atau keluhan maka bisa langsung menghubungi jaringan dealer resmi Astra Honda.
"Terpenting bagi kami adalah kenyamanan dan keselamatan konsumen," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
- Guru SMPN di Madiun Hukum Siswa Berlari di Siang Bolong hingga Kakinya Melepuh
- Viral Uang Rp9 Juta Hangus Akibat Kebakaran di Semanggi, Ini Langkah BI Solo
- Setelah TikTok Shop Resmi Ditutup! Ekonom Sebut Perlu Evaluasi Hasil Permendag
- Baru Saja Dibentuk, Satgas Anti Mafia Bola PSSI Sudah Terima Banyak Laporan
Advertisement
Bakal Caleg di Aceh Harus Mengikuti Uji Mampu Baca Al Quran
Pemerintah Bakal Impor 1 Juta Ton Beras, Begini Mekanismenya
2 Kunci Ini untuk Cegah Biaya Kereta Cepat Surabaya Alami Membengkak
BMKG Prediksi Awal Musim Hujan di Indonesia Bertahap, Dimulai Awal November
Advertisement
Mayapada Siapkan Rp500 Miliar untuk Bangun Rumah Sakit di IKN
19 Tahun Buron, Ditjen Imigrasi Tangkap 2 WNA China Kasus Pembunuhan
KPK Geledah 2 Rumah Pribadi Mentan Syahrul Yasin Limpo
Dugaan Korupsi Impor Gula Kemendag, Ini Kata Zulhas..
JK Yakin Pertemuan Jokowi dan SBY Bahas Masa Depan Bangsa
Advertisement
Kasus Kebakaran Bromo Dilimpahkan Polda Jawa Timur ke Kejaksaan
Penyelewengan di Dana Pensiun BUMN, Erick Thohir: Harus Dihukum
Advertisement
Menteri Pertanian Hilang Kontak, Presiden Jokowi: Bisa Dikontak, Ditunggu Saja
Berita Pilihan
- Mayapada Siapkan Rp500 Miliar untuk Bangun Rumah Sakit di IKN
- Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
- Dukung Pertumbuhan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau RI, Inggris Siapkan Rp514 Miliar
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
Advertisement
Seluruh Kampung di Yogyakarta Ditargetkan Tangguh Bencana pada 2024
Advertisement
Garrya Bianti, Resort Eksklusif Baru di Jogja yang Cocok untuk Healing Anda
Advertisement
Berita Populer
- KPK Panggil Febri Diansyah, Klarifikasi Dokumen Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo
- UU ASN Disahkan, Penataan Honorer Kini Miliki Payung Hukum
- Ditutup Hari Ini! Penjual Masih Bisa Tarik Sisa Dana di TikTok Shop, Ini Caranya
- Kronologi Hilang Kontak Mentan Syahrul Yasin Limpo di Eropa
- BUMN PT Kertas Kraft Aceh Dibubarkan, Ternyata Tempat Kerja Pertama Presiden Jokowi
- Respons PDIP Terkait Isu Jokowi Nyebrang ke PSI
- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Hilang Kontak, KPK: Tidak Pengaruhi Penyidikan
Advertisement
Advertisement
