Hotspot Karhutla Indonesia Naik Jadi 1.271 Titik, Kalteng Tertinggi

Harianjogja.com, JAKARTA—Jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara enam provinsi prioritas.

Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan hingga Jumat (2/10/2026) pukul 21.10 WIB, sebanyak 1.271 hotspot high confidence terdeteksi secara nasional.

Deteksi tersebut berdasarkan pemantauan satelit NASA Terra/Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA-20. Jumlah itu bertambah 689 titik dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya yang mencatat 582 hotspot pada Kamis (1/10/2026).

Kalteng dan Kalbar Jadi Perhatian

Dari enam provinsi prioritas, Kalimantan Tengah mencatat jumlah hotspot terbanyak dengan 355 titik. Angka tersebut meningkat dari 205 titik pada pemantauan sehari sebelumnya.

Kalimantan Barat berada di urutan berikutnya dengan 246 hotspot. Sehari sebelumnya, wilayah tersebut tidak mencatat hotspot high confidence.

Sementara itu, Sumatera Selatan mencatat 83 hotspot, naik dari 78 titik. Kalimantan Selatan justru mengalami penurunan dari 63 menjadi 42 titik.

Riau tidak mencatat hotspot pada pemantauan terbaru, turun dari dua titik pada sehari sebelumnya. Jambi juga tetap nihil hotspot.

Secara keseluruhan, enam provinsi prioritas mencatat 726 hotspot high confidence. Jumlah tersebut naik dari 348 titik pada pemantauan sehari sebelumnya.

Hotspot Bukan Berarti Luas Kebakaran

Kementerian Kehutanan menegaskan hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit. Data tersebut bukan menunjukkan jumlah kejadian kebakaran maupun luas areal yang terbakar.

Satu kejadian kebakaran juga dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Karena itu, setiap indikasi hotspot tetap perlu diverifikasi melalui groundcheck untuk memastikan kondisi di lapangan dan menentukan penanganan yang diperlukan.

Pengendalian karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara. Manggala Agni Kementerian Kehutanan bekerja bersama BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, serta pihak terkait lainnya.

Sebanyak 61 unit armada udara disiagakan. Armada tersebut terdiri atas 17 unit untuk patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 44 unit untuk water bombing.

Operasi udara dilakukan bersamaan dengan patroli darat, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, mopping up, dan pendinginan.

Penanganan juga diarahkan pada kebakaran di lahan gambut. Bara di lahan gambut dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan meskipun api di atas tanah telah berkurang.

Karena itu, pembasahan dan pendinginan perlu dilakukan sampai lokasi dinyatakan aman.

Kualitas Udara Ikut Dipantau

Selain perkembangan hotspot, pemerintah memantau kualitas udara berdasarkan parameter PM2,5. Sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam kategori baik hingga sedang.

Namun, sejumlah wilayah di Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Papua menunjukkan kualitas udara dalam kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Sejumlah wilayah di Kalimantan juga memiliki kantong dengan kategori berbahaya.

Kondisi kualitas udara dapat berubah mengikuti perkembangan kebakaran, pergerakan massa udara, arah dan kecepatan angin, serta kondisi atmosfer.

Masyarakat di wilayah terdampak diminta mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara dan arahan pemerintah daerah. Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar.

Karhutla Ancam Habitat Satwa

Karhutla juga berpotensi mengganggu habitat, sumber pakan, dan jalur pergerakan satwa liar. Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan unit terkait melakukan pemantauan terhadap satwa yang terdampak.

Setiap laporan mengenai satwa liar yang terdampak terlebih dahulu diverifikasi. Setelah itu dilakukan asesmen lapangan untuk mengetahui kondisi satwa dan menentukan penanganan yang diperlukan.

Masyarakat yang menemukan satwa liar terluka, terjebak, terdampak kebakaran, atau masuk ke kawasan permukiman diminta tidak melakukan evakuasi secara mandiri.

Masyarakat dapat menjaga jarak, menghindari tindakan yang membuat satwa stres atau agresif, kemudian melaporkan lokasi dan kondisi satwa kepada BKSDA atau petugas kehutanan terdekat.

Kementerian Kehutanan juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.

Pelaporan lebih dini terhadap asap, titik api, atau aktivitas pembakaran diperlukan agar petugas dapat melakukan verifikasi dan penanganan sebelum api meluas.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis