Advertisement
Megawati Usul KPK Dibubarkan, Ini Tanggapan Jokowi
Penampilan Presiden Jokowi saat saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023). - Antara\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi usulan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri.
Menurut Jokowi, lembaga antirasuah itu dinilai telah menjalankan sistemnya dengan baik. Jokowi menganggap bahwa keberadaan KPK sudah bagus, salah satunya lantaran terus melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Advertisement
BACA JUGA: Waduh! Baru Dibuka TPS Sementara di Tamanmartani Hampir Penuh
"Ya, lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus, tiap bulan ada OTT," ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden di Pasar Brahrang di Binjai, Sumatera Utara, Jumat (25/8/2023).
Kendati demikian, Kepala Negara mengamini bahwa setiap lembaga tentu perlu dilakukan evaluasi agar ke depan lembaga anti rasuah itu makin baik dalam pemberantasan korupsi.
"Ya, mesti ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki, semua lembaga pasti ada kekurangannya. Itu yang harus diperbaiki, dievaluasi," pungkas Jokowi.
Sekadar informasi, usul Megawati tersebut terlontar saat Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjadi pembicara di acara Sosialiasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, di The Tribrata Jakarta, Senin (21/8/2023).
Megawati mengatakan usulan pembubaran tersebut karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik dan dirinya meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif. Lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat," tandas Megawati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Konflik Antarnegara Bisa Berdampak pada Harga Energi di Indonesia
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement
