Megawati Usul KPK Dibubarkan, Ini Tanggapan Jokowi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi usulan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri.
Menurut Jokowi, lembaga antirasuah itu dinilai telah menjalankan sistemnya dengan baik. Jokowi menganggap bahwa keberadaan KPK sudah bagus, salah satunya lantaran terus melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Advertisement
BACA JUGA: Waduh! Baru Dibuka TPS Sementara di Tamanmartani Hampir Penuh
"Ya, lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus, tiap bulan ada OTT," ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden di Pasar Brahrang di Binjai, Sumatera Utara, Jumat (25/8/2023).
Kendati demikian, Kepala Negara mengamini bahwa setiap lembaga tentu perlu dilakukan evaluasi agar ke depan lembaga anti rasuah itu makin baik dalam pemberantasan korupsi.
"Ya, mesti ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki, semua lembaga pasti ada kekurangannya. Itu yang harus diperbaiki, dievaluasi," pungkas Jokowi.
Sekadar informasi, usul Megawati tersebut terlontar saat Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjadi pembicara di acara Sosialiasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, di The Tribrata Jakarta, Senin (21/8/2023).
Megawati mengatakan usulan pembubaran tersebut karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik dan dirinya meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif. Lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat," tandas Megawati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Kemarau Masih Lama, BPBD Klaten Usulkan Tambahan Anggaran Bantuan Air Bersih
- Syahrul Yasin Limpo Menghilang, Presiden Tunjuk Wamentan jadi Mentan Ad Interim
- Seorang Pemuda Meninggal Tersambar Kereta Api di Perbatasan Sukoharjo-Klaten
- Eksekusi Besok, Pengelola GBK Paksa Pontjo Sutowo Angkat Kaki dari Hotel Sultan
Berita Pilihan
- Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
- Dukung Pertumbuhan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau RI, Inggris Siapkan Rp514 Miliar
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- Anies Kritik Program PSN, Jokowi Tantang Balik: Tunjuk Proyek Mana, yang Nitip Siapa?
Advertisement

Cegah Perundungan di Kalangan Pelajar SMP, Disdikpora Kulonprogo Bakal Libatkan Polisi
Advertisement

Danau Toba Dikartu Kuning UNESCO, Sandiaga: Ini Jadi Alarm
Advertisement
Berita Populer
- Kolaborasi Apik BPJS Kesehatan, Wujudkan Transformasi Mutu Layanan JKN
- Info Gempa Terkini: Sesar Tarera-Aiduna Memicu Gempa Magnitudo 5,3 di Pantai Selatan Kaimana
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- KPK Ungkap 3 Klaster Korupsi di Kementan, dari Pemerasan, Gratifikasi hingga Pencucian Uang
- BPJS Kesehatan Bakal Putus Kontrak dengan Fasyankes yang Tak Jalani Kesepakatan
- BUMN Waskita Karya Gagal Bayar Utang Obligasi Senilai Rp941 Miliar
Advertisement
Advertisement