Advertisement
Polusi Udara Jakarta, ASN Diusulkan Wajib Pakai Transportasi Massal
Sejumlah kendaraan bermotor melintasi Jalan Gatot Subroto di Jakarta, Rabu (11/8/2021). Menurut Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta, polusi udara Jakarta memburuk pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak Juli 2021 karena melampaui baku mutu polusi udara harian sebesar 55 ?g - m3 untuk kandungan partikulat berukuran di bawah 2,5 mikrometer atau meningkat empat hingga enam kali lipat dibanding Juni 2021 (berdasarkan status Baku Mutu Udara Ambient PM 2,5 di stasiun pemanta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai perlu diberlakukan kewajiban menggunakan transportasi massal bagi aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja dari kantor (work from office/WFO) untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota.
Menurut Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Karyatin Subiantoro, penerapan hal tersebut bertujuan mengektifkan langkah penanganan polusi udara oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan WFH bagi 50 persen ASN.
Advertisement
“Kebijakan itu lebih diperluas, ketika munuju ke kantor (WFO) sebaiknya tidak menggunakan kendaraan pribadi yang beremisi karena menyebabkan pencemaran atau polusi udara yang tidak baik,” ujarnya lewat siaran pers, Rabu (23/8/2023).
Sebagaimana diketahui, DKI Jakarta memberlakukan WFH 50 persen berdasarkan Perpres No. 21/2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara guna upaya menekan pencemaran polusi udara di DKI Jakarta.
Terkait dengan hal itu, Kepala Bidang Pembinaan Dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Muhammad, Arif Rachman menjelaskan berharap pemberlakukan WFH ini udara di DKI Jakarta berpengaruh bagi perbaikan kualitas udara di Jakarta.
Selain itu, dia mengimbau perusahaan swasta atau instansi lainnya juga mampu menerapkan WFH agar mampu menekan tingginya polusi udara di Jakarta.
“Efektifitasnya kita berharap dengan wfh 50 persen ini paling tidak dapat membawa perubahan. Walau mungkin harusnya penerapannya tidak hanya dilingkup ASN saja tetapi diluar dari ASN, apakah dari swasta atau dari kelembagaan lainnya,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Musim Kemarau, PDAM Temanggung Menggilir Pengaliran Air Pelanggan
Revisi Undang-Undang IKN Disahkan DPR dalam Rapat Paripurna DPR
Ke Malaysia Bertemu Mahatir Muhammad, Megawati Membahas IKN dan Hujan
Advertisement
Saatnya Sistem ASN Dirombak, Presiden Jokowi: Agar Tidak Hanya Urus SPJ
Dorong ASN Pindah ke IKN, Jokowi: Ada yang Senang dan Ada yang Tidak
KPK Temukan Dokumen Febri Diansyah di Kementan, Berikut Penjelasannya
Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Mentan Syahrul dan Menpora Dito Masuk Daftar?
Advertisement
Sah! MK Tolak Gugatan Formil, Pemerintah Lanjutkan UU Cipta Kerja
Situs OJK Sempat Down, Terserang Ransomware?
Proyek Kereta Cepat Baru, Jakarta-Surabaya Hanya 3,5 Jam
Viral Kebakaran Lahan di Area Bandara Kertajati, Begini Kondisi Terkini
SBY Temui Jokowi Ditengah Isu Reshuffle Kabinet
Advertisement
Kunjungi Prabowo, PP Pemuda Muhammadiyah Membahas Sejumlah Isu
Berita Pilihan
- Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
- Dukung Pertumbuhan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau RI, Inggris Siapkan Rp514 Miliar
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- Anies Kritik Program PSN, Jokowi Tantang Balik: Tunjuk Proyek Mana, yang Nitip Siapa?
Advertisement
Pencermatan Rancangan DCT, KPU DIY Terima Perubahan dari Sejumlah Parpol
Advertisement
Danau Toba Dikartu Kuning UNESCO, Sandiaga: Ini Jadi Alarm
Advertisement
Berita Populer
- Kolaborasi Apik BPJS Kesehatan, Wujudkan Transformasi Mutu Layanan JKN
- Info Gempa Terkini: Sesar Tarera-Aiduna Memicu Gempa Magnitudo 5,3 di Pantai Selatan Kaimana
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- KPK Ungkap 3 Klaster Korupsi di Kementan, dari Pemerasan, Gratifikasi hingga Pencucian Uang
- BPJS Kesehatan Bakal Putus Kontrak dengan Fasyankes yang Tak Jalani Kesepakatan
- BUMN Waskita Karya Gagal Bayar Utang Obligasi Senilai Rp941 Miliar
Advertisement
Advertisement
