Advertisement
Kemenkes Tegaskan Dokter dan Nakes Tak Bisa Serta-Merta Dipidana
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi fasilitas serta jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki oleh RSUD Kepahiang yang dinilai sudah bagus, utamanya jumlah dokter spesialis yang dimiliki saat ini sudah mencukupi. - Setgab.do.id
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyatakan dokter dan tenaga kesehatan (nakes) tak bisa serta-merta dipidana dalam menjalankan pelayanannya. Hal itu mengacu Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Apabila terdapat pemeriksaan dokter atau nakes atas dugaan tindak pidana kala memberikan pelayanan, aparat penegak hukum mesti terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari majelis independen.
Advertisement
Sundoyo, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, menyampaikan bahwa majelis memiliki wewenang dalam pemeriksaan, lantas dapat memberikan rekomendasi apabila bisa dilakukan penyidikan.
Dia mencontohkan kondisi ketika nakes harus mengupayakan keselamatan pasien dalam kondisi darurat, maka mungkin terdapat tindakan ekstra di luar prosedur.
Baca juga: Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Mahfud MD: Pemerintah Sudah Bentuk Satgas
“Teman-teman tenaga kesehatan ini harus kita berikan perlindungan hukum karena tindakan atau pelayanan bisa tidak sesuai prosedur dan standar pelayanan untuk menyelamatkan pasien," kata Sundoyo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (21/8/2023).
Sementara itu, dalam keterangan yang sama, pemerintah saat ini sedang menyusun berbagai aturan turunan dari UU ini.
Salah satunya adalah aturan mengenai majelis independen, yang kemungkinan besar akan menjadi salah satu organ kerja dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) untuk tenaga kesehatan non-dokter.
“Majelis rencananya tidak hanya diisi oleh dokter, namun juga oleh tokoh masyarakat,” lanjutnya.
Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga independensi dalam membuat rekomendasi. Selain itu, majelis akan berfungsi menangani dugaan pelanggaran etik dan disiplin.
Sebagai informasi, UU Kesehatan telah disahkan DPR pada 11 Juli lalu. Meskipun sempat mendapat penolakan dari berbagai pihak, Kemenkes menyatakan bahwa aturan ini akan memudahkan kinerja nakes dan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Advertisement
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Advertisement
KKB Papua Tembak Tenaga Honorer Pemda hingga Meninggal Dunia
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
