BPOM Percepat Izin UMKM untuk Koperasi Desa Merah Putih
BPOM mempercepat perizinan produk UMKM untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan tetap menjaga standar keamanan, mutu, dan kualitas produk.
Kawasan food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan. - Istimewa/Diskominfo Sumut
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait dengan kritik keras Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyebut proyek lumbung pangan (food estate) merupakan bentuk kejahatan lingkungan.
Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan, food estate dibangun dalam rangka untuk mengantisipasi krisis pangan. Hal ini disampaikannya usai memberikan pidato di acara Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI di Gedung MPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).
BACA JUGA : Terkait Program Food Estate Jokowi, PDIP dan Gerindra Saling Sentil
"Jadi kami membangun lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati. Semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan," ujarnya ditemui di Gedung DPR, Jumat (18/8/2023).
Kepala Negara pun memaparkan saat ini ketersediaan komoditas seperti gandum, gula, hingga beras menjadi masalah di semua Negara. Bahkan, harga bahan-bahan pangan tersebut sedang naik drastis saat ini.
Oleh sebab itu, dia menilai dalam mengantisipasi kondisi krisis pangan, maka food estate diperlukan untuk cadangan pangan, baik cadangan strategis, maupun untuk diekspor apabila menghasilkan secara melimpah dan negara lain membutuhkan.
Dia pun menegaskan meskipun memiliki strategi besar tersebut, tetapi dalam realisasinya membangun food estate itu tidak semudah yang orang-orang bayangkan.
"Tanaman pertama biasanya gagal. Tanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga baru biasanya keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi, semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang. Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapan pun lupa kan," pungkas Jokowi.
BACA JUGA : Prabowo Puji Jokowi Sukses Turunkan Rasio Utang
Adapun dalam pembacaan nota keuangan, Jokowi mengalokasikan Rp 108,8 triliun dalam mendukung ketahanan pangan nasional dalam RAPBN 2024. Salah satu yang akan didorong adalah meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas pangan.
"Percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; pengembangan kawasan food estate; serta penguatan cadangan pangan nasional," tandas Jokowi, Rabu (16/8/2023).
Sebelumnya Sekjen PDI P Hasto menyebut proyek lumbung pangan (food estate) yang digagas Presiden Joko Widodo dan banyak melibatkan Kementerian Pertanian serta Kementerian Pertahanan di bawah kelolaan Prabowo Subianto sebagai menteri 'kejahatan lingkungan' karena meluas hingga ke wilayah hutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
BPOM mempercepat perizinan produk UMKM untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan tetap menjaga standar keamanan, mutu, dan kualitas produk.
Sensus Ekonomi 2026 di DIY telah mencapai 69%. BPS DIY memastikan data pelaku usaha aman dan tidak berkaitan dengan perpajakan.
Komisi Yudisial menerima 1.402 laporan perilaku hakim pada Semester I 2026, meningkat 10,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Produksi ikan nila di Sleman mencapai 15.370 ton pada semester I 2026. Budi daya nila di Kapanewon Minggir dilaporkan masih aman.
residen Prabowo Subianto memimpin akad massal KPR 62.000 rumah subsidi di Batang. Program ini melibatkan penerima rumah subsidi dari berbagai daerah melalui ske
VinFast membuka dealer motor listrik pertama di DIY dan menawarkan pilihan pembelian maupun sewa baterai bagi konsumen.