BPO DIY Resmikan Sekretariat Bersama Kepemudaan
Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY meresmikan Sekretariat Bersama Kepemudaan di Kompleks Kantor BPO DIY, pada Jumat (26/6/2026)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada acara puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-39 tahun 2023 di Lapangan Pancasila Simpanglima, Kota Semarang, Minggu (23/7/2023) sore./Ist
Harianjogja.com, TEGAL—Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegaskan tidak akan ada lagi kejadian sekolah menahan ijazah lulusan atas dasar tunggakan pembayaran atau apapun alasannya. Menurutnya, tidak ada istilah tunggakan pembayaran di sekolah negeri.
"Iya tinggal beberapa, yang biasanya punya problem (menahan ijazah), suruh kirim ke kami, dan nanti kalau ada kami urus. Apakah itu negeri atau swasta," tegas Ganjar Pranowo saat menghadiri Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Jateng di GOR Tri Sanja, Slawi, Kabupaten Tegal, Rabu (26/7/2023).
BACA JUGA: Kabasarnas Henri Alfiadi Jadi Tersangka Dugaan Suap, Jokowi: Hormati Proses Hukum!
Ganjar mengatakan, sekolah negeri dipastikan tidak ada yang melakukan penahanan ijazah lulusan. Jika masih ditemukan, Ganjar memastikan akan diurus dan beres tidak lebih dari dua hari.
"Kalau sekolah negeri saya pastikan beres besok pagi," lanjutnya.
Politikus berambut putih itu juga mengatakan tidak ada istilah tunggakan pembayaran pada sekolah yang dikelola pemerintah.
"Kalau di negeri kita pastikan kalau tertahan besok pagi keluar. Kalau ada alasan tunggakan, maka kita selesaikan karena di negeri tunggakan tidak berlaku," terang Ganjar.
Bukan hanya di sekolah negeri, Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga akan melakukan negosiasi jika penahanan ijazah dilakukan pihak sekolah swasta.
"Kalau swasta kita musti negosiasi sama sekolahannya dulu. Kalau di swasta harus bicara dengan sekolah dan yayasan," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga berkomitmen menutup kesempatan prilaku pungutan liar (pungli) di sekolah. Keseriusan Ganjar tersebut dibuktikan dengan ketegasannya dalam mengambil sikap saat menemukan sekolah yang melakukan pungli.
Selain itu, ia juga telah membuka aduan bagi siswa dan masyarakat jika melihat kejadian pungli.
"Pasti kita klarifikasi dan verifikasi bener atau tidak. kalau bener (melakukan pungli) kami kasih sanksi," jelas Ganjar. (BC)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY meresmikan Sekretariat Bersama Kepemudaan di Kompleks Kantor BPO DIY, pada Jumat (26/6/2026)
Pengamat ekonomi UMY menjelaskan gaji Rp8 juta bukan garis kemiskinan, melainkan batas administratif kategori MBR untuk program perumahan pemerintah.
KDKMP didorong menjadi jalur distribusi UMKM agar produk lokal mampu menembus pasar nasional hingga ekspor.
Tiga pelanggar reklame Bantul didenda Rp500.000 melalui sidang tipiring. Satpol PP menegaskan penindakan dilakukan sesuai Perda.
Pemerintah memprioritaskan restrukturisasi keuangan KCJB sebelum memutuskan perpanjangan jalur Kereta Cepat Whoosh hingga Surabaya dan Banyuwangi.
Veda Ega Pratama gagal finis di Moto3 Belanda 2026 setelah terjatuh pada lap kedelapan di Sirkuit Assen saat sempat bersaing di barisan depan.