Diduga Merugikan Negara Rp5,7 Triliun, 2 Pejabat ESDM Jadi Tersangka Korupsi Tambang Nikel Ilegal

Anshary Madya Sukma

Selasa, 25 Juli 2023 - 11:37 WIB

Abdul Hamied Razak

Diduga Merugikan Negara Rp5,7 Triliun, 2 Pejabat ESDM Jadi Tersangka Korupsi Tambang Nikel Ilegal

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di Kompleks Kejagung saat memberikan keterangan soal pemanggilan Airlangga Hartarto, Selasa (18/7/2023). JIBI - Bisnis/Anshary Madya Sukma

Harianjogja.com, JAKARTA—Dua orang pejabat di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pertambangan ore nikel di IUP PT Antam di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara.

Keduanya yang ditetapkan sebagai tersangka ini yakni, SM selaku Kepala Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) dan EVT yang menjabat sebagai Evaluator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pada Kementerian ESDM.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana mengatakan menurut hasil penyidikan yang dilakukan KejatiKejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, kedua tersangka SM dan EVT disebut telah melakukan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kronologinya, tersangka SM dan Tersangka EVT telah memproses penerbitan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2022 sebesar 1,5 juta metrik ton ore nikel milik PT. Kabaena Kromit Pratama dan beberapa juta metrik ton ore nikel pada RKAB beberapa perusahaan lain di sekitar blok Mandiodo tanpa melakukan evaluasi dan verifikasi sesuai ketentuan.

Padahal, perusahaan tersebut tidak mempunyai deposit atau cadangan nikel di Wilayah Izin Usaha Pertambangannya (IUP), sehingga dokumen RKAB tersebut dijual kepada PT Lawu Agung Mining yang melakukan penambangan di wilayah IUP PT Antam.

Alhasil, seolah-olah nikel tersebut berasal dari PT Kabaena Kromit Pratama dan beberapa perusahaan lain yang mengakibatkan kekayaan negara berupa ore nikel milik negara. Singkatnya, hasil tambang PT Antam tersebut dijual dan dinikmati hasilnya oleh pemilik PT Lawu Agung Mining, PT Kabaena Kromit Pratama dan beberapa pihak lain.

“Menurut perhitungan sementara auditor, keseluruhan aktivitas pertambangan di blok Mandiodo telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5,7 Triliun. Dengan penetapan 2 orang tersangka, maka penyidik telah menetapkan 7 orang tersangka dan proses penyidikan masih terus dalam tahap pengembangan,” kata Ketut dalam keterangannya, pada Senin (25/7/2023).

Diberitakan sebelumnya, Windu Aji berinisial WAS selaku Pemilik PT Lawu Agung Mining dan Ofan Sofwan atau OS sebagai Direktur Utama PT Lawu Agung Mining telah ditahan oleh Kejagung dalam perkara tambang ilegal ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com