Advertisement
Indonesia Resmi Punya Menkominfo Baru, Ini Sederet Tugas Berat Budi Arie

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi melantik Budi Arie menjadi Menteri Komunikasi, dan Informatika (Menkominfo) pada hari ini, Senin (17/7/2023). Tugas berat pun menanti Menkominfo baru ini.
“Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada UUD RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan dan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab,” kata Budi ketika mengucapkan sumpah jabatannya, dikutip dari bisnis.com-jaringan harianjogja.com.
Advertisement
Meski menjadi sebuah kehormatan baginya karena dipercayai menjadi Menpora, Budi harus siap dengan tugas berat yang dibebankan padanya.
Hal ini diungkap oleh Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel, Sigit Puspito Wigati Jarot.
Ia menyatakan Menkominfo yang baru akan memiliki sejumlah tanggung jawab yang besar, karena masih banyak tantangan di sektor telekomunikasi dan TIK yang harus dihadapi di periode akhir kabinet.
Baca juga: Sosok Budi Arie Setiadi yang Akan Dilantik Jokowi Jadi Menkominfo
Tugas utamanya yakni bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dankebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia, dan desiminasi informasi.
Yang menjadi PR berat Menkominfo dan jadi tekanan dari Presiden Jokowi adalah melanjutkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) menara based transceiver station atau BTS.
Budi perlu memastikan keterlibatan pengawas eksternal seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparat penegak hukum untuk masuk mengawasi proyek tersebut.
Basmi Serangan Siber
Tugas lain yang menjadi fokusnya adalah membasmi serangan siber yang masih terus menghantui Indonesia. Baru-baru ini, bahkan beredar kabar mengenai peretasan dan penjualan data dari Dukcapil Kemendagri.
Mirisnya, walaupun kebocoran data instansi pemerintah sudah kerap di Indonesia, tetapi pemerintah masih belum mengambil langkah tegas untuk tindakan preventif ataupun penanganan dengan baik. “Kebocoran data masih masif dan belum tertangani secara efektif,” ujar Sigit.
Selain itu, adapula kasus penyebaran 5G yang masih lambat, kecepatan broadband yang cenderung lambat dibandingkan negara lain, kekurangan talenta digital, hingga banyak regulasi yang perlu dibenahi.
Padahal, menurut Sigit, transformasi digital saat ini sangat penting dan tidak boleh sampai tertunda karena sektor telekomunikasi dan TIK yang tidak tertangani dengan baik. “Sementara transformasi digital tidak boleh melambat, musti terus didorong,” tutup Sigit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Pekerja di DIY Dukung SE Larangan Penahanan Ijazah, Ini Alasannya
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement