Advertisement
Kemendagri: ASN Harus Jaga Netralitas Menjelang Pemilu 2024
Ilustrasi Pemilu / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, MALANG—Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan kepada para aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, di Kota Malang, Jumat (14/7/2023) mengatakan bahwa netralitas para ASN jelang kontestasi Pemilu 2024 harus benar-benar dijaga sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Advertisement
"Saat ini tahun politik telah dimulai, menyampaikan arahan Pak Menteri untuk diminta betul-betul menjadi ASN yang netral," kata Akmal.
Akmal menjelaskan, ada dua hal yang menjadi perhatian terkait netralitas para ASN memasuki tahun politik 2024. Dua hal tersebut adalah pentingnya ASN untuk tidak menyalahgunakan kewenangan serta tidak menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan kontestasi.
BACA JUGA: Hasil Survei, PDIP Paling Unggul dalam Elektabilitas Parpol
Menurutnya, sejumlah fasilitas negara berupa kendaraan, bangunan dan lainnya diharapkan tidak disalahgunakan untuk kepentingan kontestasi politik untuk mendukung pasangan calon tertentu pada Pemilu 2024.
"Kita sebagai ASN diamanahkan kewenangan, maka dari itu jangan disalahgunakan kewenangan yang telah diberikan oleh negara untuk kepentingan-kepentingan kontestasi. Termasuk, jangan disalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan-kepentingan kontensasi," katanya.
Dalam kesempatan itu, Akmal juga memberikan apresiasi kepada kinerja para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Malang dan terus mendorong para pelayan publik itu untuk memberikan berbagai perubahan untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Selat Hormuz Dibuka, Misi Internasional Segera Digelar
Harga BBM Nonsubsidi Naik, Ini Daftar Harga Terbarunya
Indonesia Didorong Perkuat Rantai Pasok Hadyu Nasional
Hukuman Mati Dihapus, Dunia Soroti Motif Myanmar
Advertisement
Harta Rp4,17 M Disorot Saat Ketua Ombudsman Jadi Tersangka
Kasus Ijazah Jokowi Dinilai Lama, Polisi Buka Alasan di Baliknya
Trump Akui Negosiasi AS-Iran Ada di Jalan Buntu
Visa Petugas Haji Sempat Terkendala Kini Sudah Tuntas
Kasus Ketua Ombudsman Melebar, Muncul Desakan Usut Dugaan Suap Lain
Advertisement
KPK Sebut 8 Titik Rawan Korupsi Muncul di Program MBG
Bakal Ditarif, Selat Hormuz Jadi Sumber Cuan Iran, Nilainya Fantastis
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Didorong Masuk Peradilan Umum
Menteri Hukum Serahkan Kasus Ketua Ombudsman ke Penegak Hukum
G20 Sepakat Bantu Negara Miskin Terdampak Konflik
Advertisement
Seluruh Korban Heli PK-CFX di Kalbar Ditemukan, Evakuasi Berlanjut
Berita Pilihan
- Polisi Ungkap Kronologi Kebakaran Tewaskan Satu Keluarga di Jakbar
- TNI AD Kerahkan 209 Personel Evakuasi Heli Jatuh di Kalbar
- Wajah TNI Tersangka Teror Air Keras Akan Terungkap di Sidang
- Kejagung: Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Terima Suap Rp1,5 Miliar
- Tragedi Kahramanmaras: Siswa Tembaki Kelas, Telan 9 Korban Jiwa
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Hukuman Mati Dihapus, Dunia Soroti Motif Myanmar
- Jadwal KRL Solo-Jogja 18 April 2026, Cek Jam Berangkat Terbaru
- Jembatan Baru di Sinduadi Dibuka, Mobilitas dan Distribusi Lancar
- Indonesia Didorong Perkuat Rantai Pasok Hadyu Nasional
- Harga Minyak Anjlok 10 Persen, BBM Berpeluang Turun
- Kereta Gantung Prambanan Disetujui, Investasi Rp200 Miliar
- Tangani Konflik dan Pasung, Jogja Siapkan Kampung REDAM
Advertisement
Advertisement
