Jalan Mulus Permudah Aktivitas Ekonomi Warga Bantul
Pembangunan dan pemeliharaan jalan di Bantul membantu petani dan pelaku UMKM memperlancar mobilitas, distribusi hasil panen, serta pemasaran produk.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. /Istimewa.
Harianjogja.com, GROBOGAN—Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi El Nino dan potensi kekeringan. Antisipasi yang perlu dilakukan, di antaranya menyiapkan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan. Selain itu, juga menyiapkan cadangan air untuk pertanian dan air bersih.
"Mumpung bertemu dengan aparatur yang ada di Pemkab Grobogan, lagi komplit sampai tingkat bawah, maka saya titipkan kita harus siap untuk menghadapi potensi El Nino, potensi kekeringan. Maka tadi saya sampaikan satu, siapkan ketahanan pangan kita," kata Ganjar usai menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Pemkab Grobogan dan Masyarakat di Taman Hijau Kota, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Kamis (15/6/2023).
El Nino merupakan fenomena terkait Suhu Muka Laut (SML) yang terjadi di Samudera Pasifik. Fenomena El Nino ini mampu memicu dampak terhadap cuaca di wilayah yang terdampak. Menurut Ganjar, dampak El Nino adalah terganggunya ketahanan pangan sehingga perlu disiapkan dengan baik, termasuk menyiapkan diversifikasi pangan.
"Diversifikasi pangan, khususnya tanaman pangannya disiapkan yang tahan terhadap cuaca, khususnya cuaca yang kering. Juga siapkan cadangan pangan kita agar kelak kita betul-betul siap melayani masyarakat karena kalau pasokannya berkurang biasanya harga akan naik, inflasi akan tinggi," katanya.
Ganjar mengingatkan agar pemerintah daerah mempersiapkan sistem pengelolaan air bersih dan pertanian. Selain itu, dia juga meminta agar memanen air hujan dan mengelolanya dengan baik supaya ketika El Nino terjadi, cadangan air bersih masih tercukupi.
"Kalau masih ada air, tolong dikelola dengan baik. Saya ingatkan juga, terkait potensi penyakit yang akan muncul dan kebakaran hutan. Ini agak complicated gitu, makanya masing-masing sektor saya mintakan untuk betul-betul semua siaga penuh," ungkapnya.
Selain itu, skema bantuan juga musti disiapkan. Hal itu diantisipasi dengan menyiapkan politik anggaran melalui APBD Perubahan. Perbankan juga diminta untuk memperhatikan petani terkait potensi gagal panen dan sebagainya.
"Bahkan tadi perbankan juga saya mintakan untuk perhatikan para petani karena ada kemungkinan gagal panen dan sebagainya, skema kredit yang lebih mudah, murah, itu perlu diantisipasi oleh mereka. Ini sekarang tim lagi kita minta untuk bekerja," katanya.
Terkait penyerahan bantuan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2023 kepada Pemkab Grobogan dan masyarakat, Ganjar meminta agar dikelola dengan baik. Bantuan yang sifatnya reguler saat ini sudah mulai dikerjakan. Ganjar berpesan agar bantuan tidak dipotong sedikitpun atau dikorupsi.
Total bantuan yang diserahkan kepada Pemkab Grobogan dan masyarakat senilai Rp 197.542.180.000. Jumlah tersebut terbagi dalam beberapa sektor seperti sosial, ekonomi, keagamaan, pertanian dan peternakan, hingga sarana prasarana.
"Reguler, bantuan yang kita berikan mulai dikerjakan maa saya titipkan kepada mereka standard saja. Kualitas musti bagus, ada yang mengawasi, dan tidak boleh dikorupsi. Ini peringatan kita kepada mereka," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pembangunan dan pemeliharaan jalan di Bantul membantu petani dan pelaku UMKM memperlancar mobilitas, distribusi hasil panen, serta pemasaran produk.
KBRI Bangkok mengimbau WNI di Thailand memantau cuaca dan kondisi jalan untuk mengantisipasi banjir hingga 7 Oktober 2026.
Hashim mundur dari WIFI. Pengamat menilai Internet Rakyat dan pemanfaatan spektrum 1,4 GHz tetap berjalan sesuai komitmen perusahaan.
DPRD Kota Jogja mendorong pengembangan UMKM secara merata hingga tingkat kampung melalui promosi, pemasaran, dan dukungan berkelanjutan.
Cek Kesehatan Gratis atau CKG telah menjangkau 99,1 juta jiwa pada 2026 dan ditargetkan mencapai 130 juta jiwa.
Buruh masih mengawal 10 isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, mulai dari upah, PHK, outsourcing hingga JKP.