Advertisement
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin Sindir Jokowi Soal Pilpres 2024
Din Syamsuddin. - Ardiansyah Indra Kumala/Solopos
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengkritisi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cawe-cawe dalam penentuan arah koalisi atau pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada Pilpres 2024.
BACA JUGA: Din Syamsuddin Dilaporkan Sebagai Tokoh Radikal
Advertisement
Din berpesan, sebaiknya Jokowi memastikan ajang pilpres berjalan secara adil dan jujur dari sibuk cawe-cawe masalah koalisi dan pencapresan. Menurutnya, tak baik pemegang kekuasaan menunjukkan sikap tak netral.
"Pemegang kekuasaan sekarang jangan melibatkan diri dalam politik pencapresan. Itu tidak menunjukkan seorang negarawan yg sebenarnya itu akan membuka praduga dari rakyat," ujar Din di kediamannya, kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2023).
Jika seorang presiden secara aktif melibatkan diri dalam pencapresan maka masyarakat akan curiga ada maksud terselubung. Din takut akan banyak rumor negatif kepada Jokowi.
"Ini akan menguatkan dugaan dari rakyat ya. Jangan-jangan dalam rangka untuk menyelamatkan diri, jangan-jangan untuk menyelamatkan keluarga, jangan-jangan untuk menyelematkan kepentingan khususnya bisnis," jelasnya.
Dia pun meminta Jokowi agar tak membiasakan diri mengumpulkan para pimpinan parpol pendukung pemerintah di tempat yang difasilitasi negara. Apalagi, mereka bukan membicarakan kepentingan masyarakat.
"Sebaiknya presiden Joko Widodo itu jangan sering sering mengundang partai politik, apalagi yang dibicarakannya pilpres, bukan kebijakan nasional, bukan program pemerintah. Jadi ini bukan cawe-cawe lagi ini, tapi sudah ngatur-ngatur gitu. Ini bukan sikap dan sifat kenegarawanan gitu," ungkapnya.
Sebagai informasi, Jokowi mendapat banyak sorotan usai mengumpulkan enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka beberapa waktu lalu. Apalagi, Jokowi akui mereka sempat bicara Pilpres 2024.
Beberapa pihak merasa Jokowi telah melanggar etika kepresidenan, salah satunya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Teranyar, Din Syamsuddin.
(Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri PU Targetkan 66 Sekolah rakyat Dapat Diresmikan Prabowo Juli 2025
Penyidik KPK Jadi Saksi di Sidang Hasto Kristiyanto
Donald Trump Serukan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina Selama 30 Hari
Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
Advertisement
Polri Klaim Selesaikan 3.326 Kasus Premanisme dalam Operasi Serentak
Wamendes: Koprasi Merah Putih Jangan Mematikan Usaha di Desa yang Sudah Ada
Profil Paus Leo XIV Asal Amerika Serikat
Akhirnya, Paus ke-267 Gereja Katolik Terpilih
PPATK Sebut Perputaran Dana Judi Online Bisa Tembus Rp150,36 Triliun Selama 2025
Advertisement
Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
Kemensos Sebut 66 Sekolah Rakyat Siap Berdiri Tahun Ini
Pegadaian Edukasi Pegawai Istana Kepresidenan soal Investasi Emas
Jawa Barat dan Riau Jadi Pilot Project Zero ODOL
Puluhan Preman di Serang Diringkus Polisi, Paling Banyak Anggota Ormas
Advertisement
Kejagung Sita Uang Rp479 Miliar Terkait Korupsi Duta Palma
Berita Pilihan
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
- Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
- Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Ungkap Penyebabnya
- Sejoli Ditemukan Meninggal Dunia dalam Mobil di Jambi, Diduga Keracunan AC
Advertisement
Surati Sri Sultan, Orang Tua Siswa SMP di Jogja Minta Dugaan Kebocoran Soal ASPD Diusut Tuntas
Advertisement
Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- 1,7 Juta Pengemudi Ojol Belum Punya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- BEI Sebut Ada 30 Perusahaan Bakal Ipo Tahun Ini
- Sejoli Ditemukan Meninggal Dunia dalam Mobil di Jambi, Diduga Keracunan AC
- Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Ungkap Penyebabnya
- Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
- Kejagung Sita Uang Rp479 Miliar Terkait Korupsi Duta Palma
- Puluhan Preman di Serang Diringkus Polisi, Paling Banyak Anggota Ormas
Advertisement
Advertisement
