Advertisement
Pengamat: Pengganti Menkominfo Cocoknya Akademisi dan Teknokrat
_1683794278.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pengganti Johnny Gerard Plate terus menjadi tanda tanya. Namun Presiden Joko Widodo disarankan memilih Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo) dari teknokrat dan akademisi agar bisa bekerja secara profesional dan terbebas dari kepentingan politik 2024.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengakui bahwa saat ini ada beberapa nama yang beredar untuk menjadi menkominfo menggantikan tersangka Jhonny Gerard Plate, antara lain Sandiaga S Uno, Wishnutama Kusubandio, Hary Tanoesoedibjo dan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Andika Perkasa.
Advertisement
Trubus menyarankan Jokowi memilih sosok pengganti Johnny G Plate bukan dari kalangan politik dan tidak memiliki keterikatan dengan bisnis yang akan diawasi. Pasalnya, jika menkominfo memiliki konflik kepentingan dengan bisnisnya atau parpolnya, regulasi yang nantinya akan dikeluarkan Kemenkominfo akan bias.
“Saya mengamati selama ini banyak tersangka korupsi berasal dari parpol, sehingga sosok teknokrat dan akademisi merupakan yang paling tepat menjabat sebagai Menkominfo,” tutur Trubus di Jakarta, Senin (22/5/2023).
Baca juga: Relawan Jokowi-Gibran Dukung Prabowo, Politisi PDIP Ini Tak Yakin Ada Penghianatan
Trubus berpadangan bahwa korupsi terjadi karena ada kebijakan yang berawal dari kepentingan elite dalam rangka menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Dia mencatat, dari beberapa menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dijadikan tersangka korupsi, mereka memulai dari korupsi kebijakan yang dibuatnya.
Sebagai seorang pejabat publik, menurut Trubus, seorang menteri dapat membuat regulasi dengan membuat celah yang dapat menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Sampai saat ini, lanjutnya, aparat penegak hukum di Indonesia masih kesulitan untuk melakukan tindakan terhadap korupsi kebijakan.
”Jika Presiden memilih sosok dari parpol dan memiliki konflik kepentingan dengan kerajaan bisnisnya, maka akan terjadi kontra produktif. Menkominfo baru bukan meningkatkan pelayanan publik. Justru masyarakat berpotensi menjadi tunggangan kepentingan tertentu. Terlebih lagi tahun ini merupakan tahun pemilu. Selain itu, pada UU Cipta Kerja Presiden Jokowi ingin mewujudkan digital dividen bagi Bangsa Indonesia,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Komisaris Pertamina Baru, Bambang Suswantono Miliki Harta Rp10,9 Miliar
- Kereta Cepat WHOOSH, dari Jebakan Utang China hingga Buang-Buang Uang
- Cerita Soebronto Laras dan Kecintaannya pada Otomotif
- Soebronto Laras Meninggal Dunia, Ini Sepak Terjang Tokoh Otomotif Nasional
- Nasabah Diteror DC AdaKami hingga Bunuh Diri, Berikut Sikap OJK
Advertisement

Jadwal Kereta Bandara Premium YIA Xpress Selasa 26 September 2023
Advertisement

Punya Gedung Unik, Pabrik Pengolahan Limbah Ini Banyak Dikunjungi Wisatawan
Advertisement
Berita Populer
- Begini Penjelasan Antam (ANTM) Soal Kewajiban Membayar 1,1 Ton Emas ke Crazy Rich Surabaya
- Jelang Tenggat Pengosongan Lahan Pulau Rempang, Pemerintah Diminta Tepati Janji
- Perhatian! ASN Dilarang Like, Comment, Share, Follow Akun Medsos Capres-Cawapres, Ini Sanksinya!
- Gus Raharjo: Memilih Ganjar Tidak Menunggu Telunjuk Jokowi
- Ini Jenis Pelanggaran Kode Etik ASN dan Sanksinya pada Pemilu 2024
- Ini Link Resmi Jual E-Materai untuk CPNS dan PPPK 2023 dan Cara Menggunakannya
- Bibit Siklon Tropis 91W Bawa Peluang Hujan di Kota Besar, Termasuk di Jogja?
Advertisement
Advertisement