Pengamat: Pengganti Menkominfo Cocoknya Akademisi dan Teknokrat

Harianjogja.com, JAKARTA—Pengganti Johnny Gerard Plate terus menjadi tanda tanya. Namun Presiden Joko Widodo disarankan memilih Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo) dari teknokrat dan akademisi agar bisa bekerja secara profesional dan terbebas dari kepentingan politik 2024.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengakui bahwa saat ini ada beberapa nama yang beredar untuk menjadi menkominfo menggantikan tersangka Jhonny Gerard Plate, antara lain Sandiaga S Uno, Wishnutama Kusubandio, Hary Tanoesoedibjo dan Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Andika Perkasa.

Trubus menyarankan Jokowi memilih sosok pengganti Johnny G Plate bukan dari kalangan politik dan tidak memiliki keterikatan dengan bisnis yang akan diawasi. Pasalnya, jika menkominfo memiliki konflik kepentingan dengan bisnisnya atau parpolnya, regulasi yang nantinya akan dikeluarkan Kemenkominfo akan bias.

“Saya mengamati selama ini banyak tersangka korupsi berasal dari parpol, sehingga sosok teknokrat dan akademisi merupakan yang paling tepat menjabat sebagai Menkominfo,” tutur Trubus di Jakarta, Senin (22/5/2023).

Baca juga: Relawan Jokowi-Gibran Dukung Prabowo, Politisi PDIP Ini Tak Yakin Ada Penghianatan

Trubus berpadangan bahwa korupsi terjadi karena ada kebijakan yang berawal dari kepentingan elite dalam rangka menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Dia mencatat, dari beberapa menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dijadikan tersangka korupsi, mereka memulai dari korupsi kebijakan yang dibuatnya. 

Sebagai seorang pejabat publik, menurut Trubus, seorang menteri dapat membuat regulasi dengan membuat celah yang dapat menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Sampai saat ini, lanjutnya, aparat penegak hukum di Indonesia masih kesulitan untuk melakukan tindakan terhadap korupsi kebijakan.

”Jika Presiden memilih sosok dari parpol dan memiliki konflik kepentingan dengan kerajaan bisnisnya, maka akan terjadi kontra produktif. Menkominfo baru bukan meningkatkan pelayanan publik. Justru masyarakat berpotensi menjadi tunggangan kepentingan tertentu. Terlebih lagi tahun ini merupakan tahun pemilu. Selain itu, pada UU Cipta Kerja Presiden Jokowi ingin mewujudkan digital dividen bagi Bangsa Indonesia,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com