Advertisement
10 Orang Dicekal Terkait Kasus Korupsi Bupati Meranti
KPK meriilis tersangka dan barang bukti dalam OTT Bupati Meranti, Jumat (7/4/2023) malam./Bisnis - Dany Saputra
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah 10 orang terkait kasus korupsi Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil ke luar negeri.
Penyidik KPK mengajukan cegah terhadap 10 orang tersebut yang merupakan saksi dalam kasus tersebut. Keterangan emreka diperlukan untuk memperkuat pembuktian unsur-unsur pasal dugaan suap kepala daerah itu.
"KPK mengajukan cegah untuk tetap berada di wilayah Indonesia terhadap 10 orang, delapan orang di antaranya pegawai BPK [Badan Pemeriksan Keuangan] Perwakilan Riau dan dua orang swasta," terang Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Senin (15/5/2023).
BACA JUGA : Tidak Hanya Bupati Meranti, Puluhan Pejabat & Swasta
Pengajuan cegah ke luar negeri terhadap 10 orang tersebut diajukan sejak 10 Mei 2023 pada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), untuk enam bulan pertama. Periode cegah bisa diperpanjang sesuai dengan proses penyidikan.
Ali mengatakan pengajuan cegah terhadap 10 orang tersebut dalam rangka untuk mendalami dugaan korupsi yang dilakukan oleh Adil. "KPK mengharapkan sikap kooperatif dari para pihak tersebut untuk hadir dalam setiap penjadwalan pemanggilan yang disampaikan tim penyidik," katanya.
Adapun KPK sebelumnya telah menahan satu tersangka dari BPK Riau, yakni M Fahmi Aressa. Penahanan Fahmi dilakukan pada April 2023 lalu bersamaan dengan penahanan Adil.
KPK turut mengamankan Fahmi Aressa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan bulan lalu. Saat mengamankan Fahmi, KPK menemukan uang tunai Rp1 miliar yang diduga sebagai toal yang diberikan Adil untuk pengondisian pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
BACA JUGA: Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jokowi Terbitkan Perpres Pembangunan Bandara VVIP IKN
Menghadap Jokowi, Mahfud MD Sampaikan Analisis Putusan Jabatan Pimpinan KPK
Ganjar Makin Yakin Menangi Pilpres 2024 Satu Putaran, Ini Alasannya..
Daftar 9 Nama Pegawai Kemenkeu Tersandung Transaksi Rp349 Triliun
Advertisement
Perindo Resmi Teken Kerja Sama Politik dengan PDIP, Usung Ganjar di 2024
Kampus Ditutup Akibat Gelar Kuliah Fiktif, Ratusan Mahasiswa Jadi Korban
PPP Siapkan Tempat Terhormat untuk Sandiaga Uno
STY Tak Nyaman karena Banyak Pemain Baru Bergabung
Advertisement
Viral Acara Pernikahan Ada Stand Starbucks hingga Chatime, Berapa Biayanya?
Jokowi Resmi Teken Perpres Percepatan Pembangunan Bandara VVIP di IKN
Pemerintah Belum Tentukan Penyelenggara Bursa Karbon, Ini Saran Pengamat
Mahfud MD: Kasus Transaksi Rp189 Triliun Melibatkan Kemenkeu Belum Tuntas
Advertisement
Ini Jadwal PPDB 2023 untuk Jogja, Sleman, Termasuk Klaten
Berita Pilihan
Advertisement
Pelantikan PJ Lurah Ngloro Gunungkidul Tunggu Restu Bupati
Advertisement
Punya Nyali? Coba Kunjungi Destinasi Wisata Jembatan Kaca Terbesar di Dunia Ini
Advertisement
Berita Populer
- DPR Semprot Bos Smelter Nikel China saat Rapat
- Pertemuan Jokowi dengan PM Malaysia, Perundingan Perbatasan Negara Akhirnya Tuntas!
- Waw! Polisi Temukan Bunker Penyimpanan Narkoba di Kampus Ternama
- Dituding 'Bermain' di Pertambangan, Ini Jawaban Luhut saat Persidangan
- Otoritas IKN Tandatangani NDA dengan Dua Perusahaan di Singapura
- Hingga Hari Ini, Ada 26 Jemaah Haji Indonesia Meninggal Dunia di Arab Saudi
- Kubu Anies Terus Gaungkan Isu Penjegalan, PDIP: Karena Anies Gak Punya Prestasi
Advertisement
Advertisement
