Advertisement
Pengadaan Kendaraan Listrik PNS, Maksimal Rp966,8 Juta
Tampilan motor listrik Smoot Elektrik Zuzu yang mendapat subsidi kendaraan listrik dari pemerintah - Smoot.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan anggaran untuk pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) pegawai negeri sipil (PNS) untuk 2024.
Penetapan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Standar biaya masukan tahun anggaran 2024 yang dimaksud berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (K/L).
Advertisement
BACA JUGA : Alasan Para Pemilik Mobil Listrik Pilih Kandangkan
Penerapan standar biaya masukan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada PMK mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Pada bagian lampiran PMK tersebut, diuraikan bahwa kendaraan listrik berbasis baterai ditetapkan untuk pejabat eselon I dan II, juga untuk kendaraan operasional kantor. Untuk pejabat eselon I, pengadaan untuk kendaraan listrik ditetapkan dengan besaran Rp966,80 juta, sementara untuk pejabat eselon II ditetapkan sebesar Rp746,11 juta.
Adapun kendaraan listrik yang diperuntukkan operasional kantor ditetapkan sebesar Rp430,08 juta. Sri Mulyani juga menetapkan anggaran untuk pengadaan kendaraan listrik roda dua sebesar Rp28 juta.
BACA JUGA : Diminati Emak-Emak, Sepeda Listrik Lebih Laris dari Motor
Adapun, pada bagian penjelasan, disebutkan bahwa pengadaan kendaraan dinas yang berupa KBLBB belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB. Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kebijakan Luar Negeri Trump Mengeras, Targetkan Greenland-Iran
Protes Iran Masuk Hari ke-10, Korban Tewas Capai 36 Orang
Buang Sampah dan Meludah Sembarang di Kuala Lumpur Didenda Rp8,2 Juta
Top Ten News Harianjogja.com: Relokasi Pedagang Hingga Kemiskinan
Advertisement
Protes Iran Memanas, Khamenei Dikabarkan Siapkan Pelarian
Prabowo Tunjuk Tito Pimpin Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatera
MUI Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Lebih Maslahat
China Kecam AS atas Penangkapan Presiden Venezuela
Kasus Produk Kecantikan, Richard Lee Dipanggil Polda Metro
Advertisement
MUI Soroti KUHP Baru soal Nikah Siri dan Poligami
Dentuman dan Kilatan Cahaya di Cianjur Bukan dari Gunung Gede
Semeru Erupsi 12 Kali, Lava Pijar Muncul hingga Malam Hari
Kemendagri Wajibkan Daerah Perkuat Kelembagaan BPBD
Prabowo Targetkan 6.900 Jembatan Terbangun pada 2026
Advertisement
Prabowo Minta Prosedur MBG Diperketat Mulai 2026
Berita Pilihan
- Kebijakan Luar Negeri Trump Mengeras, Targetkan Greenland-Iran
- IAGI Ungkap Dua Penyebab Dugaan Sinkhole di Limapuluh Kota
- Indonesia Larang Impor Daging Babi dari Spanyol akibat Wabah ASF
- Bareskrim Selidiki Dugaan Kejahatan Lingkungan di Banjir Bandang Aceh
- Kim Jong Un Klaim Uji Rudal Hipersonik Respons Situasi Global
Advertisement
Pemkab Gunungkidul Bidik PAD Wisata Rp36,4 Miliar pada 2026
Advertisement
Jadi Primadona, Umbul Pelem Klaten Raup Omzet Miliaran Sepanjang 2025
Advertisement
Berita Populer
- Kantor Diduga Scam di Sleman Tutup Usai Penggerebekan Polisi
- Polisi Kerahkan 1.060 Personel Jaga Aksi Buruh Hari Ini di Jakarta
- Pergerakan Tanah Masih Terjadi di Lokasi Sinkhole Situjua Sumbar
- Prabowo Gelar Retret Kabinet di Hambalang, Evaluasi Program Prioritas
- Mulai 2026, Gaji Guru PPPK Bantul Minimal Setara UMK
- Modus Liquid Vape, BNN Ungkap Lab Narkoba Jaringan Global di Ancol
- Demokrat Laporkan Sejumlah Akun di Medsos Terkait Hoaks soal SBY
Advertisement
Advertisement
