Advertisement
Alasan Para Pemilik Mobil Listrik Pilih Kandangkan Mobil saat Mudik Lebaran
Ilustrasi mobil listrik atau kendaraan listrik. / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, BANDUNG—Sejumlah pengguna mobil listrik masih diliputi cemas terkait ketersediaan bahan bakar meski Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU di jalur mudik dipastikan memadai.
BACA JUGA: Penjualan Kendaraan Listrik Dilaporkan Meningkat
Advertisement
Sani, salah satu pemilik Hyundai Ioniq, mengaku ia memilih mudik ke wilayah Banten dari Bandung dengan Toyota Innova miliknya dibanding mobil listrik.
“Teman-teman kantor nyaranin jajal mobil listrik pas mudik, tapi saya simpan di garasi saja biar aman,” katanya, Rabu (19/4/2023).
Menurutnya meski ketersediaan SPKLU, terutama di sepanjang Tol Cikampek hingga Tol Merak, memadai pihaknya memilih cari aman. Potensi kemacetan kendaran di jalur mudik menjadi pertimbangan pihaknya untuk tidak memaksa memakai mobil listrik.
“Belum kita mudik lawan arus, takutnya ada pengalihan ke jalur konvensional yang support SPKLU-nya masih minim,” ujarnya.
Salam Wiyono juga serupa. Pemilik mobil listrik ini memilih memakai mobil MPV matic untuk mudik ke tanah kelahirannya di Bali.
“1.000 kilometer sampai Banyuwangi, kalau pakai mobil listrik ada proses antre juga di rest area, jadi mending pakai konvensional,” katanya.
Menurutnya jika teknologi fast charging di jalur mudik sudah ada, kemungkinan memakai mobil listrik untuk jarak tempuh yang panjang bisa menjadi pertimbangan.
“Fast charging setahu aku baru ada di Plaza Indonesia, Jakarta, kalau SPKLU biasa waktunya masih cukup lama, jadi lebih baik pakai mobil biasa dulu," katanya.
Sebelumnya, General Manager PLN UID Jawa Barat Susiana Mutia mengatakan untuk memberikan kenyamanan pengguna kendaraan listrik saat mudik, PLN UID Jabar juga telah menyiagakan 11 SPKLU Fast Charging di delapan lokasi rest area, jalur lintas Garut, pusat kota Bandung, dan kota Bogor.
Selain itu, terdapat pula 109 unit SPKLU yang tersebar di Jawa Barat, termasuk di lokasi wisata.
“Masyarakat tidak perlu ragu untuk mudik ke kampung halaman menggunakan mobil listrik karena PLN menyiagakan SPKLU di rest area,” kata Susi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
