Advertisement
Cuitan Said Didu Soal Pimpinan IKN Mundur Dibantah, Ini Faktanya
Titik Nol Nusantara berlokasi di sebagian wilayah di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebanyak 11 desa di IKN ingin pergantian status menjadi kelurahan tidak merugikan.Antara / Nyaman Bagus Purwaniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membantah kabar yang mengatakan bahwa sejumlah pimpinan dalam instansi tersebut mengundurkan diri serempak. Kabar tersebut datang dari cuitan Said Didu melalui akun resmi Twitter @msaid_didu pada Minggu (7/5/2023) kemarin.
Mantan Sekretaris Menteri BUMN (2005-2010) itu mengaku mendapatkan informasi pengunduran diri pejabat Otorita IKN karena takut masuk penjara. Dalam cuitan tersebut, Said Didu tidak memberikan keterangan terkait dari siapa informasi yang dia terima. Dia pun mempertanyakan fakta dari informasi tersebut kepada publik.
Advertisement
BACA JUGA: Antisipasi Hoaks Pemilu, Diskominfo DIY Bikin Literasi Digital di 24 Kalurahan
"Saya dapat info bahwa secara bersama Pimpinan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) mengundurkan diri karena takut masuk penjara sehingga pekerjaan IKN sekarang diambil alih oleh KemePUPR. Terlihat dari yang sering muncul menjelaskan tentang IKN adalah Menteri PUPR - bukan pimpnan IKN. Apakah info tsb benar?" tulis Said Didu.
Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan informasi yang diterima Said Didu adalah hoaks alias tidak berdasarkan fakta yang ada. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya terus bekerja dengan kompak dan sepenuh hati. "Itu hoaks, Otorita IKN bekerja keras sepenuh hati dengan kompak," tegas Dhony saat dikonfirmasi JIBI, Senin (8/5/2023).
BACA JUGA: Hoaks Harus Dicegah demi Demokrasi yang Sehat
Dhony menerangkan, bahkan Otorita IKN tak hanya terlibat dalam pembangunan fisik IKN, melainkan seluruh tugas 4P yakni Persiapan, Pembangunan, Pemindahan dan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Khusus sesuai UU IKN No. 3 Tahun 2022. "Kami juga berkordinasi dan bekerja sama dg Kementerian dan Lembaga lainnya di 2023 ini sesuai amanat pasal 36 dan 39 UU IKN," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ratusan Tempat Pembuangan Sampah Terbuka di Indonesia Ditutup Paksa Pemerintah
Advertisement
Visualisasi Jalan Salib di Gereja Ini Kental dengan Sentuhan Budaya Jawa
Impor Pangan dari AS Dijamin Tidak Mengganggu Program Swasembada
Rekrutmen Bersama BUMN 2025, Cek Syarat dan Ketentuannya
Kondisi Lalin di Tanjung Priok Masih Padat Akibat Aktivitas Bongkar Muat
Advertisement
Potensi Gempa Besar di Provinsi Sumatera Barat Tinggi, Ini Pesan BMKG
Ini Pesan Kemenag bagi Umat Kristiani di Hari Paskah 2025
KPK Fasilitasi Tahanan untuk Mengikuti Ibadah Jumat Agung dan Paskah 2025
Advertisement
Januari-Awal April 2025, KSPN Catat Ada 23.000 Pekerja Kena PHK
Berita Pilihan
- Guru Ngaji di Pondok Pesantren Tulungagung Ditangkap Polisi, Diduga Cabul kepada Santri
- Januari-Awal April 2025, KSPN Catat Ada 23.000 Pekerja Kena PHK
- LG Batal Investasi di Proyek Baterai Nikel RI
- PPATK: Perputaran Uang Transaksi Judi Online Bisa Capai Rp1.200 Triliun
- KPK Jelaskan Soal Motor Ridwan Kamil yang Disita dan Titip Rawat
Advertisement
Tabung Salju di Tempat Cuci Mobil Meledak, Satu Orang Meninggal Dunia
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kemenag: 214.300 Jemaah Calon Haji Dinyatakan Memenuhi Syarat Kesehatan
- Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua Segera Digelar, Mendagri Siapkan Skenario
- Perayaan Tri Hari Suci Paskah, Gereja Katedral Jakarta Ajak Umat Tingkatkan Kepedulian
- Terkait Kasus Suap CPO, Istri Hakim Agam Syarif Diperiksa Kejaksaan Agung
- Berlaku 19 April 2025, Segini Tarif Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan
- Harimau Jawa Tidak Mungkin Masih Ada Saat Ini, Begini Penjelasan Ahli
- Kementerian PKP Serahkan Peta Jalan Pembangunan 3 Juta Rumah ke DPR
Advertisement
Advertisement
