Negara-Negara ASEAN Didorong Menggunakan Mata Uang Lokal dalam Perdagangan Regional

Harianjogja.com, JAKARTA—Negara-negara Asean didorong menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan regional. Dorongan ini terus digalakkan pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan sektor perkonomian. 

Nella Sri Hendriyetty  Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengatakan bahwa kebijakan local currency transaction itu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan mata uang luar sebagai upaya mengantisipasi dampak krisis global. 

“Saat ini kita sedang menjalin pendekatan dengan Malaysia dan  Thailand dan dilakukan secara bilateral bilateral belum secara regional,” ujarnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, bertajuk Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Netralitas Asean, Rabu (3/5/2023).

Dia melanjutkan, saat ini sudah terbentuk gugus tugas proses transisi penggunaan mata uang lokal di negara Asean. Harapannya proses transisi ini berjalan sukses sehingga bisa memasukkan ketentuan tentang penggunaan mata uang lokal Asean dalam kewajiban kontrak bisnis di sesama negara Asean.

BACA JUGA: Ngamar, Pria Asal Bantul Ditemukan Meninggal di Losmen Gunungkidul

Menurutnya, meski sangat mendorong pemakaian mata uang lokal Asean dalam transaksi perdagangan, tidak ada paksaan dalam proses implementasikan. Semua diserahkan pada kesiapan masing-masing negara.  

“Dengan instrumen ini,  negara Asean punya pilihan diversifikasi komposisi cadangan devisanya. Dan bisa tingkatkan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Kalau bergantung seluruhnya pada dolar Amerika misalkan, rentan terkena turbulensi ekonomi dan fundamental ekonomi melemah. Kalau ada ada penguatan dolar, nilai rupiah turun, biaya impor bahan baku dan lain-lain akan meningkat  cukup tajam meningkat,” jelasnya. 

Masih di bidang keuangan, keketuaan Indonesia pada Asean juga mendorong penggunaan quick response code atau QR  tunggal yang bisa digunakan di semua negara anggota dalam transaksi perdagangan, termasuk di bidang pariwisata. Selain itu, ada pula inklusi finansial untuk sektor UMKM.

Tidak hanya itu saja, Indonesia juga tengah menggalang dukungan negara Asean untuk memasukkan transisi energi ke dalam taksonomi transisi energi versi 2 yang sesuai dengan situasi dan karakter di Asia Tenggara agar diakui secara global. Jika diakui secara global, maka penyaluran pembiayaan transisi energi akan lebih murah lagi. 

Selain pendanaan di sektor keuangan, ada juga sokongan Indonesia dalam forum Asean terkait peningkatan pembiayaan infrastruktur di mana negara-negara Asean bisa menggunakan dana yang dikumpulkan secara bersama untuk membiayai pembangunan infrastruktur di negara masing-masing dengan nilai pengembalian yang murah. 

Tidak hanya itu, kerja sama ini juga bisa ditingkatkan dengan menggandeng partner lain sehingga pembiayaan juga bisa jauh lebih murah lagi. 

Asean merupakan kawasan yang memiliki 8,6% dari total populasi dunia, dan berkontribusi 3,5 persen bagi GDP dunia serta 11 persen investasi asing masuk ke kawasan ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.