538 WNI Berhasil Dievakuasi dari Sudan

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyebut telah berhasil mengevakuasi 538 warga negara Indonesia (WNI) dari Sudan. Mereka dilaporkan telah tiba dengan selamat di Kota Port Sudan. 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sebanyak 538 WNI telah tiba di kota Port Sudan pada pukul 06.00 WIB hari ini. Rinciannya sebanyak 273 WNI merupakan perempuan, 240 laki-laki, dan 25 balita.

“WNI yang dievakuasi sebagian besar adalah mahasiswa Indonesia, pekerja migran Indonesia, karyawan perusahaan Indofood dan staf KBRI beserta keluarganya,” ujar Retno dalam keterangannya, Senin (24/4/2023).

Lebih lanjut, evakuasi tersebut merupakan tahap 1 yang dipimpin oleh Duta Besar (Dubes) RI di Khartoum. Evakuasi menggunakan 8 bus dan 1 mini bus KBRI.

Adapun, waktu tempuh perjalanan membutuhkan waktu sekitar 15 menit dari Khartoum menuju Port Sudan. Jarak yang ditempuh sekitar 830 kilo meter melalui Kota Atbara, Damir, Mismar dan Kota Sawakin.

“Saat ini, 538 WNI tersebut sedang beristirahat di rumah persinggahan di Port Sudan sebelum keberangkatan menuju Jeddah melalui jalur laut. Insya Allah persiapan pulang ke Indonesia juga terus dilakukan,” tuturnya.

Evakuasi Dipercepat

Negara-negara Eropa, China, dan lainnya dari seluruh dunia berlomba untuk mengeluarkan ribuan warganya dari Khartoum pada Senin selama jeda pertempuran sengit antara tentara dan pasukan paramiliter.

Ledakan pertempuran yang tiba-tiba antara militer dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang bersenjata lengkap pada 15 April telah memicu krisis kemanusiaan dan menewaskan 420 orang.

Bersama dengan jutaan orang Sudan yang tidak memiliki akses ke layanan dasar dan terjebak di rumah mereka, ribuan diplomat asing, pekerja bantuan, pelajar dan keluarga mereka terjebak di zona perang minggu lalu.

Awal Konflik

Konflik di Sudan yang sedang terjadi saat ini melibatkan pertempuran antara militer Sudan dan RSF, sebuah kelompok paramiliter yang sebagian besar terdiri dari mantan milisi pro-pemerintah yang dulu berjuang di Darfur.

Konflik ini bermula dari perselisihan antara kedua pihak mengenai siapa yang berkuasa di Sudan setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir pada 2019.

Pada awalnya, militer dan kelompok pro-demokrasi membentuk sebuah pemerintahan transisi yang seharusnya memimpin negara ke arah pemilihan umum yang demokratis. Akan tetapi, dalam beberapa bulan terakhir, militer mengambil kendali dan menunda pemilihan umum yang seharusnya diadakan pada bulan Oktober 2021.

Akhirnya, aksi tersebut menyebabkan gelombang protes dan ketegangan yang meningkat antara militer dan kelompok pro-demokrasi.

Kondisi semakin memanas setelah militer membubarkan kamp protes di luar markas besar militer di Khartoum pada 13 April, yang memicu protes di seluruh Sudan.

Pertempuran antara militer dan RSF dimulai pada 15 April, dan meluas ke seluruh negeri dalam beberapa hari terakhir. Sekitar 100 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 1.100 orang terluka. Ada laporan tentang penembakan dan penganiayaan terhadap demonstran dan warga sipil yang tak berdosa. Hal ini yang memicu WNI harus dievakuasi dari Sudan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com