Delapan Mahasiswa UGM Belum Diketahui, Kampus Datangi Polda DIY
Delapan mahasiswa UGM belum diketahui keberadaannya pascademo 10 November. Tim kampus mendatangi Polda DIY untuk mencari kejelasan.
Ilustrasi mudik - Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN—Pemkab Sleman bersiap menghadapi arus balik Lebaran. Penjagaan di sejumlah pintu keluar masuk Sleman terus dilakukan untuk memantau kondisi arus balik nanti.
Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menerangkan persiapan arus balik telah disiapkan. Petugas akan berjaga di sejumlah titik yang menjadi jalur ke luar masuk Sleman.
“Mengerahkan petugas di pos-pos pemantauan Lebaran, terutama yang masuk di jalan-jalan provinsi,” paparnya, Sabtu (22/4/2023).
Beberapa fokus pemantauan jalan provinsi antaranya di kawasan Prambanan, Tempel dam Gamping. Beberapa jalan tersebut berpotensi menjadi jalur arus balik pasca lebaran nanti.
“Disiapkan petugas TNI, Polri juga PMI untuk mengecek kesehatan sehingga nanti arus balik pun yang akan keluar dari Sleman ini juga terpantau dengan lancar,” ungkapnya.
Danang memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada beberapa hari pascalebaran. Hal itu merujuk pada hal libur Lebaran rata-rata sampai 26 April 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Delapan mahasiswa UGM belum diketahui keberadaannya pascademo 10 November. Tim kampus mendatangi Polda DIY untuk mencari kejelasan.
Longsor menutup Jalan Dekso-Samigaluh Kulonprogo sepanjang 200 meter. Pengendara sementara dialihkan melalui jalur Boro, Kalibawang.
Asia One menyoroti pengunduran diri Gibran, mulai dari kontroversi dokumen akademik hingga ketegangan politik Prabowo dan Jokowi.
DPR membatalkan rapat paripurna pembahasan hak menyampaikan pendapat terkait pemakzulan Gibran setelah Wapres menyerahkan surat pengunduran diri.
Bareskrim Polri memeriksa 38 saksi dan menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo.
GKR Hemas dan pakar hukum menyoroti disharmoni regulasi daerah serta pentingnya menyelaraskan perda dengan kebijakan nasional.