Advertisement
Presiden Jokowi Tanda Tangani Aturan Baru, ASN Cuma Kerja 37,5 Jam dalam Sepekan
Ilustrasi. - ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan jam Kerja Intansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
BACA JUGA: Kelak 30 Persen Hunian di Ibu Kota Nusantara Bisa Jadi Milik Pribadi
Advertisement
Dilansir dari laman resmi Setkab, aturan itu tertuang dalam Pasal 4 beleid tersebut. Pasal itu mengatur jam kerja pegawai ASN akan memiliki durasi hingga 37 jam 30 menit dalam satu minggu yang tak termasuk jam istirahat serta mereka akan diliburkan setiap Sabtu.
"Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Jumat selama 90 menit; dan selain hari Jumat selama 60 menit," demikian bunyi pasal 4 ayat 5, dikutip pada Jumat (14/4/2023).
Selanjutnya, dalam pasal 3pada ayat 1 menyebutkan bahwa hari kerja instansi pemerintah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 minggu.
"Hari Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat," demikian bunyi pasal 3 ayat 2.
Adapun pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.
Kemudian, menilik pada pasal 7 terdapat ketentuan hari dan jam kerja dalam pasal 3 dan 4 tersebut dikecualikan bagi unit kerja pada Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dukungan operasional Instansi Pemerintah, dan/atau langsung kepada masyarakat.
Tidak hanya itu, disebutkan pula dalam pasal 11, ketetapan menyangkut hari dan jam kerja tersebut tidak berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, dan perwakilan RI atau ASN yang bekerja di luar negeri.
Selanjutnya, instansi pemerintah yang sebelumnya menerapkan ketentuan 6 hari kerja dalam 1 minggu harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Perpres ini paling lama 1 tahun terhitung sejak Perpres ini diundangkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Talud Sungai Plumbon Jebol, Ratusan Rumah di Semarang Terendam
Menko Airlangga Respons Protes Buruh Soal Kenaikan UMP
Mendagri Dorong Pemda Kejar Realisasi APBD Jelang Akhir Tahun
Dipaksa Jadi Admin Judi Online, 9 WNI Akhirnya Dipulangkan
Advertisement
Pengadilan Malaysia Vonis Najib Razak 15 Tahun Penjara Kasus 1MDB
Kasus Penjualan Senjata ke Taiwan, 20 Perusahaan AS Kena Sanksi China
Puluhan Rumah Rusak, Polisi Tangani Dampak Puting Beliung Pati
Trump Siap Bertemu Netanyahu Bahas Masa Depan Gaza
Pesawat Libya Jatuh di Turki, Dugaan Sabotase Diselidiki
Advertisement
Mabes Polri Tambah Personel ke Aceh untuk Percepat Pemulihan Banjir
Jalur Pendakian Gunung Tambora Ditutup Mulai 28 Desember 2025
Thailand dan Kamboja Belum Sepakati Gencatan Senjata
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Bencana Susulan di Sumatera
KY Rekomendasikan Sanksi Nonpalu untuk Hakim Perkara Tom Lembong
Advertisement
Menpar Tegaskan Bali Tidak Sepi Saat Libur Natal 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Update Dampak Hujan Dua Hari di DIY, Bantul Paling Parah Terdampak
Advertisement
Menikmati Senja Tenang di Pantai Kerandangan Senggigi Lombok Barat
Advertisement
Berita Populer
- Pemuda Sragen Cabuli Siswi SMP di Gunung Kemukus
- Lee Jae-myung Perintahkan Tindakan Keras Kapal Ikan China
- Bom Guncang Masjid di Nigeria, 5 Jemaah Tewas
- Iannone Nilai Marquez Tak Punya Karisma Seperti Rossi
- Agak Laen 2 Pecahkan Rekor Film Pertama dalam 28 Hari
- Kremlin Kecam Pesan Natal Zelensky soal Putin
- Apple Siapkan iPhone Air 2 Rilis Musim Gugur 2026
Advertisement
Advertisement
