Advertisement
Dirjen Pajak Temui Ketum PBNU Setelah Viral Seruan Jangan Bayar Pajak
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengunjungi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Menteng, Jakarta Pusat.
Hal itu seiring dengan pernyataan mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj beberapa waktu lalu, yang mengimbau pemerintah untuk serius mengawasi pegawai Ditjen Pajak. Jika tidak, seruan untuk tidak membayar pajak dari para ulama NU berpotensi kembali terjadi.
Advertisement
Dalam pertemuan itu, Suryo Utomo lantas memohon dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya warga NU untuk terus berpartisipasi membangun Indonesia melalui pajak.
“Maksud dan tujuannya mengajak kita semua, khususnya masyarakat NU untuk terus berpartisipasi melaksanakan pembangunan nasional, menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (2/3/2023).
Sementara itu, Ketua umum PBNU Gus Yahya menerima kedatangan Dirjen Pajak dan mengatakan selalu mendukung DJP dalam mengumpulkan pajak.
BACA JUGA: Belajar dari UU Cipta Kerja, Guru Besar UGM Usulkan Adanya Audit Undang-Undang
Namun, Gus Yahya tetap meminta agar para aparatur negara, yang sudah diberi amanah untuk mengelola negara, dapat selalu menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.
“Kita menyeru pemerintah agar organ-organ dan aparaturnya bertindak akuntabel dalam menjalankan tugas negara. NU selalu siap sedia demi kepentingan negara termasuk melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik tidak benar dari aparatur negara,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, kepercayaan publik mulai tergerus akibat gaya hidup mewah yang dipamerkan oleh anak pejabat DJP, Mario Dandy, yang juga tersangka penganiayaan putra salah seorang anggota GP Ansor.
Akibat kasus ini, tidak sedikit warganet mengeluhkan kewajiban membayar pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga sempat menyatakan bahwa gaya hidup mewah pejabat publik bisa menggerus kepercayaan masyarakat. Dalam konteks kasus Mario, yang kemudian menyeret ayahnya, Ma'ruf bahkan menyebut ada potensi masyarakat menjadi enggan membayar pajak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Sumbangan 10.000 Ton Beras dari Indonesia Tidak Bisa Masuk ke Gaza, Menlu Ungkap Penyebabnya
- Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
- Suap ke Mbak Ita Demi Mendapat Proyek, Ketua Gapensi Semarang Dituntut 5 Tahun Penjara
- Kementerian Hukum Tegaskan Pembayaran Royalti Jadi Tanggung Jawab Penyelenggara Acara, Bukan Penyanyi
- Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
- Presiden Prabowo Subianto Sebut Wisma Danantara Indonesia sebagai Rumah Besar Investasi
Advertisement
Advertisement