Advertisement
Dirjen Pajak Temui Ketum PBNU Setelah Viral Seruan Jangan Bayar Pajak
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengunjungi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Menteng, Jakarta Pusat.
Hal itu seiring dengan pernyataan mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj beberapa waktu lalu, yang mengimbau pemerintah untuk serius mengawasi pegawai Ditjen Pajak. Jika tidak, seruan untuk tidak membayar pajak dari para ulama NU berpotensi kembali terjadi.
Advertisement
Dalam pertemuan itu, Suryo Utomo lantas memohon dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya warga NU untuk terus berpartisipasi membangun Indonesia melalui pajak.
“Maksud dan tujuannya mengajak kita semua, khususnya masyarakat NU untuk terus berpartisipasi melaksanakan pembangunan nasional, menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (2/3/2023).
Sementara itu, Ketua umum PBNU Gus Yahya menerima kedatangan Dirjen Pajak dan mengatakan selalu mendukung DJP dalam mengumpulkan pajak.
BACA JUGA: Belajar dari UU Cipta Kerja, Guru Besar UGM Usulkan Adanya Audit Undang-Undang
Namun, Gus Yahya tetap meminta agar para aparatur negara, yang sudah diberi amanah untuk mengelola negara, dapat selalu menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.
“Kita menyeru pemerintah agar organ-organ dan aparaturnya bertindak akuntabel dalam menjalankan tugas negara. NU selalu siap sedia demi kepentingan negara termasuk melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik tidak benar dari aparatur negara,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, kepercayaan publik mulai tergerus akibat gaya hidup mewah yang dipamerkan oleh anak pejabat DJP, Mario Dandy, yang juga tersangka penganiayaan putra salah seorang anggota GP Ansor.
Akibat kasus ini, tidak sedikit warganet mengeluhkan kewajiban membayar pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga sempat menyatakan bahwa gaya hidup mewah pejabat publik bisa menggerus kepercayaan masyarakat. Dalam konteks kasus Mario, yang kemudian menyeret ayahnya, Ma'ruf bahkan menyebut ada potensi masyarakat menjadi enggan membayar pajak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement