Bubarkan Klub Moge DJP, Sri Mulyani: Banyak Mudaratnya!

Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa keputusan membubarkan klub motor gede atau moge Ditjen Pajak dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi upaya menjaga citra dan reputasi Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani menyatakan bahwa saat ini masyarakat sangat menyoroti aktivitas para penyelenggara negara, terutama di Kementerian Keuangan.

Hal itu merupakan imbas dari kasus tindak penganiayaan dan gaya hidup mewah anak Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu.

Menurutnya, saat ini terdapat pandangan bahwa penyelenggara negara yang menggunakan moge melanggar kepatutan dan kepantasan. Pandangan itu muncul meskipun penyelenggara negara, seperti para pegawai Ditjen Pajak, memperoleh motornya dengan gaji halal dan cara yang benar.

BACA JUGA: Ditegur Tetangga di Timoho Jogja karena Kebut-kebutan Naik Moge, Mario Dandy Menjawab Singkat

Sri Mulyani menilai bahwa Kemenkeu harus berupaya memperbaiki reputasi dan kredibilitas dalam tataran objektif, sembari menjaga persepsi masyarakat yang menurutnya ada di tataran subjektif.

Oleh karena itu, langkah apapun yang dapat menjaga kredibilitas Kemenkeu akan ditempuh, termasuk membubarkan klub moge Ditjen Pajak, Belasting Rijder.

"Kalau anda betul-betul commit terhadap institusi pajak atau Kemenkeu, mana yang lebih besar mudharatnya, risikonya? Kita dihabisi semuanya atau kita menyelamatkan dengan martabat dan dignity kita, dengan menahan hak anda [menjalankan klub moge]," ujar Sri Mulyani dalam acara Kick Andy Double Check, Rabu (8/3/2023).

Dia menyatakan bahwa memperoleh berbagai masukan, seperti untuk mendalami sumber dana dari para pejabat Kemenkeu, bukan sekadar menginstruksikan mereka untuk tidak bermewah-mewahan.

Sri Mulyani mengklaim telah melakukan pendalaman itu melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.

Sri Mulyani belum melaporkan hasil atau perkembangan pendalaman harta para pejabat Kemenkeu. Namun, menurutnya, Itjen akan menelusuri mana profil pegawai Kemenkeu yang hartanya tidak wajar.

“Hari ini semuanya umpel-umpelan, semuanya ingin memuntahkan perasaan [kepada Kemenkeu]. Saya dan seluruh jajaran Kemenkeu, Wakil Menteri, Irjen, pemimpin, dan bahkan sampai seluruh staf saya, ayo kita bekerja sama untuk mengembalikan kepercayaan ini… Saya juga tidak underestimate bahwa ini adalah sesuatu yang krisis bisa terus disulut,” kata Sri Mulyani.

Dia mengaku bahwa tidak melarang pegawai Kemenkeu untuk memiliki atau menggunakan moge. Namun, penutupan klub moge di Ditjen Pajak menurutnya merupakan sesuatu yang perlu, atau dia menyebutnya sebagai necessary victim.

“Jadi, enggak usah mengeluh lah, kita kerjakan satu demi satu. Kalau ini sekarang moge yang dijadikan masalah, saya bilang, kamu bisa hidup enggak tanpa moge? 'Bisa Bu, walaupun itu impian saya dari kecil', tetapi menurut kami antara moge dengan menyelamatkan citra DJP lebih penting mana? Lebih penting DJP pastinya,” kata Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com