Advertisement
Nemu PNS Hedon seperti Rafael Alun Trisambodo? Langsung Lapor Sri Mulyani!
Menkeu Sri Mulyani dan jajaran Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers terkait status pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Jumat (24/2/2023). JIBI - Dionisius Damara.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada masyarakat untuk ambil bagian dalam membantu mengidentifikasi pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah Kementerian Keuangan. Dia meminta masyarakat segera lapor jika menemukan PNS hedon dan bermasalah seperti Rafael Alun Trisambodo.
Sri Mulyani mengatakan masyarakat dapat melaporkan melalui saluran pengaduan Kemenkeu melalui hotline 134 atau melalui Whistleblowing System yang teradapat dalam situs resmi www.wise.kemenkeu.go.id.
Advertisement
“Masyarakat dapat membantu kami untuk mengidentifikasi pelanggaran hukum, kecurangan, atau potensi tindak kejahatan yang ada di lingkungan Kemenkeu yang dilakukan oleh jajaran Kemenkeu,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Penanganan Internal RAT, Jumat (24/2/2023).
Pasalnya, atas kejadian dari perilaku salah satu anggota keluarga dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, yaitu Rafael Alun Trisambodo (RAT) persoalan tersebut berbuntut pada pertanyaan publik terkait kewajaran harta kekayaan yang mencapai Rp56 miliar.
Baca juga: Mahfud MD: Kasus Penganiayaan oleh Anak Pejabat Wajib Tak Boleh Damai
“Dengan kejadian yang saat ini, saya meminta Inspektorat Jenderal untuk terus memperkuat whistleblowing system,” ujarnya.
Sri Mulyani memaparkan pada 2020 terdapat 128 pengaduan melalui whistleblowing system terkait fraud atau kejahatan dan telah melakukan disiplin terhadap 71 pegawai.
Pada 2021 terdapat 174 pengaduan yang sama dan menindaklanjuti 114 pegawai. Sementara pada 2022 jumlah pengaduan bertambah menjadi 185 kasus dan telah menindaklanjuti 96 pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dirinya menyampaikan bahwa jajaran Kemenkeu yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan dari masyarakat kepada Kemenkeu, khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang bertindak sebagai pengumpul pajak.
“Kalau masyarakat melihat, mengenal, dan mengetahui tolong sampaikan kepada kami mengenai mereka yang ditengarai, tidak hanya memiliki gaya hidup yang hedonik, namun sumber kekayaannya dipertanyakan. Ini akan menjadi satu langkah awal kami untuk melakukan investigasi,” ucap Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Isu Menkeu Purbaya Dirawat di RS, Begini Respons Wamenkeu
- Batas Lapor SPT 30 April, Telat Kena Denda Rp100.000
- Terjebak di Lantai 23, Ini Pesan di Baju Selamatkan Penghuni Kebakaran
- KUR Perumahan Tembus Rp14 Triliun, Pemerintah Genjot Kota Satelit
- Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Aceh, Pemkot: Hanya 6 TPA Berizin
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kericuhan May Day Bandung, Sejumlah Pelaku Diamankan
- Tujuh Penambang Emas Ilegal di Jambi Ditangkap Polisi
- Waspada! Undangan Bimtek BGN 2026 Ternyata Hoaks
- Update Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini dari Tugu ke Palur
- Hardiknas 2026: Mendikdasmen Dorong Deep Learning
- Film Suamiku Lukaku Angkat KDRT, Acha Septriasa Jadi Amina
- Mohamed Salah Absen Lawan MU, Liverpool Terpukul
Advertisement
Advertisement









