Advertisement
DPR Ngotot Ingin Revisi UU MK, Ini Alasannya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—DPR dan pemerintah sedang merevisi UU tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan UU itu direvisi karena MK sering kelewat batas.
Pacul merasa selama ini MK sering membatalkan UU buatan DPR bukan karena bertentangan dengan UUD 1945 melainkan bertentangan dengan UU lainnya. Padahal tugas utama MK menyandingkan UU dengan UUD, bukan UU dengan UU.
Advertisement
"Sesungguhnya tugas utama dan paling utama bagi MK adalah menyandingkan UU dengan UUD '45, jangan kemudian membatalkan UU itu dengan UU yang ada," jelas Pacul dikutip, Sabtu (18/2/2023).
Dia mencontohkan, MK membatalkan UU Cipta Kerja karena dianggap tak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundangan. "Jadi kita ingin penegakan hukum benar-benar clear," ucap elite PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Pacul juga mengakui kemungkinan nantinya dimasukkan aturan yang bisa membuat DPR mengevaluasi hakim MK.
"Mengevaluasi hakim-hakim yang tidak menjalankan tugasnya. Nah tugas-tugasnya peraturan MK sekarang kita baca semua, supaya kita clear," lanjutnya.
Dia tak setuju jika nantinya MK menjadi tak independen sebab dapat diintervensi oleh DPR. Menurutnya, independen juga harus sesuai tugas utama. Oleh sebab itu, perlu adanya pendampingan dari DPR.
"Jangan engkau menghantam DPR terus, memang DPR bodoh-bodoh semua? Persepsimu DPR pasti bodoh. Itu persepsi kalian, untuk masuk DPR ini membutuhkan kepintaran, Bos, gitu lho, dipilih langsung. Nah cuma di sini kan kita mendapat pendampingan," jelas Pacul.
Lebih lanjut, dia menjelaskan revisi UU MK merupakan inisiatif DPR dan sudah dibahas sejak Februari 2022. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Kemenkopolhukam) pada Rabu (15/2/2023), pemerintah mengajukan 72 daftar inventarisasi masalah (DIM) dengan tambahan substansi baru berjumlah 19 poin. "DPR sama juga, kira-kira seimbang," ungkap Pacul.
Nantinya, pembahasan lanjutan revisi UU MK akan dilanjut pada masa sidang DPR selanjutnya sebab parlemen akan segera masuk masa reses.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
- Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
- Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Ungkap Penyebabnya
- Sejoli Ditemukan Meninggal Dunia dalam Mobil di Jambi, Diduga Keracunan AC
Advertisement

Surati Sri Sultan, Orang Tua Siswa SMP di Jogja Minta Dugaan Kebocoran Soal ASPD Diusut Tuntas
Advertisement

Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- 1,7 Juta Pengemudi Ojol Belum Punya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- BEI Sebut Ada 30 Perusahaan Bakal Ipo Tahun Ini
- Sejoli Ditemukan Meninggal Dunia dalam Mobil di Jambi, Diduga Keracunan AC
- Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Ungkap Penyebabnya
- Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
- Kejagung Sita Uang Rp479 Miliar Terkait Korupsi Duta Palma
- Puluhan Preman di Serang Diringkus Polisi, Paling Banyak Anggota Ormas
Advertisement