KKB Papua Sandera Pilot Susi Air, Selandia Baru Turunkan Tim ke Mimika

Harianjogja.com, JAKARTA—Tiga diplomat Selandia Baru tiba di Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Senin (13/2/2023) untuk memantau pencarian pilot Susi Air Philip Mehrtens yang disandera KKB Papua. 

Mengutip Radio News Zealand (RNZ), Rabu (15/2/2023), ketiga diplomat yang hadir adalah Wakil Kepala Misi Diplomatik Selandia Baru untuk Asean Brendan Andrew Stanbury, Patrick John Fitzgibbon, serta Alexander Mcsporran dari Kedutaan Besar Selandia di Indonesia.

Ketiga diplomat tersebut didampingi oleh dua staf Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Dionisius Elvan Swasono serta Nicolas Hendrik Theodorus.

BACA JUGA : Beredar Video Pilot Susi Air Disandera, Anggota KKB Bilang Begini

"Kedatangan mereka ke Timika adalah untuk memantau perkembangan pencarian pilot Selandia Baru Philip Mehrtens," ujar keterangan Jubi TV dikutip dari laman RNZ, Rabu (15/2/2023).

Setibanya di tanah Papua, ketiga diplomat Selandia Baru itu menghadiri rapat yang dipimpin oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Pangkogabwilhan III) Letnan Jenderal TNI I Nyoman Cantiasa.

Mereka  berharap agar pemerintah Indonesia dapat segera menemukan dan membebaskan pilot asal Selandia Baru itu dari tangan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Adapun, pembakaran pesawat Susi Air hingga penyanderaan pilot maskapai tersebut menjadi ketakutan sendiri bagi masyarakat. Pilot asal Selandia Baru itu kini terancam dibunuh jika pemerintah Indonesia bersikukuh untuk tidak mengakui kemerdekaan Papua.

"Kami tangkap pilot hanya lepas dengan Papua merdeka, kalau sama-sama tidak, pilot sama-sama mati di wilayah Kodap III," ujar salah satu anggota TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

Ancaman tersebut lantas mengharuskan pemerintah menyiapkan strategi untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, terdapat dua hal yang kini telah disiapkan pemerintah.

Pertama, berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan terhadap sandera dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif.  "Karena yang diutamakan adalah keselamatan sandera," ujar Mahfud MD dalam video statement, Selasa (14/2/2023).

Kedua, melakukan komunikasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk memantau dan mempercepat penanganan pembebasan sandera Philps Merthens.

BACA JUGA : Mahfud MD Siapkan Strategi Bebaskan Pilot Susi Air yang Disandera KKB Papua

Mahfud menyampaikan bahwa penyanderaan warga sipil, dengan alasan apapun tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, upaya persuasif menjadi pedoman utama demi keselamatan sandera, kendati dia mengaku pemerintah tak menutup upaya lain.

Tidak hanya itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI baik menurut konstitusi maupun menurut hukum internasional.

"Maupun menurut fakta yang sekarang sedang berlangsung. Oleh sebab itu karena Papua adalah bagian yang sah dari NKRI dari berbagai aspek, maka Papua seterusnya dan selamanya akan tetap menjadi bagian yang sah dari NKRI," lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com