Advertisement
Petinggi Golkar Curiga Ada Pihak Ingin Amandemen UUD 1945
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Jakarta, Senin (23/1/2023). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung merasa curiga ada pihak yang ingin amandemen UUD 1945, sebab belakangan ini muncul isu yang mengharuskan perubahan regulasi.
"Sebetulnya saya lagi cari tahu ini kenapa kok akhir-akhir ini muncul isu-isu yang itu mendorong terjadinya perubahan regulasi ya, baik undang-undang teknis sampai Undang-undang Dasar 1945,” ungkap Doli di Kantor DPP Golkar, Selasa (7/2/2023) malam.
Advertisement
Doli mencontohkan tiba-tiba saja para kepala desa (kades) meminta perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Bahkan, mereka berkumpul di Jakarta dan melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR.
“Enggak ada angin enggak ada hujan tiba-tiba teman-teman datang ke Jakarta, datang ke DPR, minta masa jabatan kepala desa diperpanjang,” ujarnya.
Padahal, masa jabatan itu harus dengan merevisi UU 6/2014 tentang Desa. Doli mengaku, sejak lama Komisi II DPR memang juga ingin merevisi UU Desa itu.
“Tapi tidak spesifik soal masa jabatan, tapi kita ingin membangun, membuat desa itu lebih siap berakselerasi dalam percepatan pembangunan,” jelas ketua Komisi II DPR itu.
Tak hanya itu, tiba-tiba juga muncul isu penghapusan jabatan gubernur. Padahal, Doli merasa belum ada urgensi yang mengharuskan penghapusan jabatan gubernur sebab sejak Indonesia merdeka rentang kendali pemerintahan antara pusat ke daerah sudah berjalan baik.
“Jadi saya kira belum ada urgensinya, belum ketemu urgensinya kita mengkaji posisi gubernur,” ungkapnya.
Apalagi, UUD 1945 juga mengatur terkait posisi gubernur. Artinya, penghapusan masa jabatan gubernur harus melalui amandemen UUD 1945.
“Apakah kita mau melakukan amandemen UUD 1945 hanya sekedar mengevaluasi atau mengeliminir, men-drop posisi gubernur? Saya kira kan ya kalau kita bicara amandemen UUD 1945 kita bicara hal-hal yang mendasar, besar,” jelas Doli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Advertisement
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Advertisement
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Advertisement
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement
