Advertisement
Mahfud Ungkap Biang Kerok Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Melorot

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap penyebab anjloknya skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia (RI) empat poin.
Menurut dia, hal itu tidak hanya disebabkan permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia. Permasalahan perizinan birokrasi justru menjadi salah satu penyebab utama dari merosotnya skor IPK.
Advertisement
Banyak pihak, ujarnya, bahkan dipersulit untuk melakukan investasi meski memperoleh izin berusaha.
“Sekarang yang menjadi masalah kenapa turun? Itu bukan karena penegakan hukumnya di bidang korupsi, karena penegakan hukum itu naik satu, yang ini secara umum turun karena yang dinilai itu bukan hanya korupsi, tapi misalnya perizinan berusaha, itu orang berpendapat banyak kolusi,” ujar Mahfud kepada wartawan, Jumat (3/2/2023).
Dia menyebut permasalahan perizinan birokrasi menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Melalui pengesahan tersebut, perizinan birokrasi hanya dapat dikeluarkan dari satu pintu, tidak ada lagi proses yang harus dilakukam secara bertele-tele.
“Itu sebabnya pemerintah mengeluarkan UU Ciptaker dalam bentuk omnibus law. Itu maksudnya agar tidak bertele-tele, tidak dikerjakan oleh beberapa meja,” terangnya.
Untuk diketahui, skor IPK Indonesia turun ke angka 34 pada tahun 2022. Penurunan ini menjadi hal yang cukup mengejutkan lantaran Indonesia berhasil mempertahankan skor IPK di angka 38 hingga 2021.
BACA JUGA: Dampak Cuaca Ekstrem di Gunungkidul, Gedangsari Mendominasi
Penurunan membuat Indonesia harus berpuas hati untuk menempati posisi ke-110, dari sebelumnya berada pada peringkat 96.
Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko mengatakan, bahwa terdapat tiga indikator sumber data yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tiga sumber mengalami stagnasi, dan dua sumber data mengalami kenaikan.
"Dari delapan indeks, ada tiga sumber data indikator yang mengalami penurunan, tiga sumber data stagnasi, dan dua sumber data yang mengalami kenaikan," jelasnya pada peluncuran IPK/CPI 2022 di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (31/1/2023)
Adapun secara global, lima negara dengan Indeks Persepsi Korupsi tertinggi yakni Denmark (90), Finlandia (87), Norwegia (84), Singapura (83), dan Swiss (82).
Sementara itu, lima negara dengan IPK terendah yakni: Somalia (12), Syria dan Sudan Selatan (13), Venezuela (14), dan Yaman (16).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement