Advertisement
BPS Sulit Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem, Ini Alasannya!

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengaku sulit untuk mencapai angka kemiskinan ekstrem Indonesia mendekati 0 persen pada 2023.
BACA JUGA: 27.510 Warga Bantul Masuk Kategori Miskin Ekstrem
Advertisement
Meski demikian, Margo menyakampaikan akan terus mengejar target tersebut mulai dari perbaikan tata kelola, yaitu perbaikan data baik di BPS hingga di tingkat pemerintah daerah (Pemda).
“Kalau dilihat dari tren data, sepertinya agak sulit untuk mencapai angka 7 persen maupun penurun [kemiskinan] ekstrem dari 2,04 menjadi 0 persen pada 2024, kalau dari tren datanya sulit rasannya,” ungkapnya dalam Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, di Jakarta, Senin (30/1/2023).
Menurutnya, perlu ada perbaikan sistematik dalam penanggulangan kemiskinan, berangkat dari perbaikan data.
Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, BPS memiliki tugas untuk memonitor perkembangan kemiskinan ekstrem.
“Kalau melakukan business as usual agak sulit mencapi target pemerintah, tetapi kami berupaya melakukan tata kelola baru agar target 2024 dapat dicapai, baik untuk kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem,” lanjutnya.
Dia menjelaskan bahwa pada dasarnya kemiskinan bersifat dinamis, maka perlu dirancang data yang baik agar target menjadi jelas dan semua kementerian/lembaga mempunyai target yang sama.
Pemerintah pun sudah melakukan berbagai upaya, seperti melakukan pendataan melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022.
“Regsosek yang akan dibangun ke depan yaitu mengintegrasikan seluruh data dalam satu sistem RB, di pertengahan tahun ini kami akan sempurnakan datanya,” katanya.
Bila menyandingkan data kemiskinan ekstrem di 212 kab/kota yang menjadi prioritas pemerintah pada 2022, lanjut Margo, pada Maret 2021 berada di angka 3,61 persen, kemudian pada Maret 2022 turun menjadi 2,76 persen.
Berdasarkan data tersebut, kondisi penduduk miskin esktrem (2021) yang menjadi penduduk tidak miskin ekstrem (2022) sebanyak 2,91 persen.
Pada periode yang sama, sebanyak 0,70 persen penduduk yang tetap berada pada posisi miskin esktrem. Sementara itu, terdapat penambahan penduduk miskin ekstrem pada 2022 sebanyak 2,06 persen.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan penurunan angka kemiskinan mencapai 7 persen serta kemiskinan ekstrem menuju 0 persen memang akan sulit jika tata kelola data tidak diperbaiki.
Menpan-RB melihat penurunan kemiskinan yang terjadi saat ini hanya sebesar 0,5-0,6 per tahun, sementara pada 2024 target 7 persen. Dinamika pascacovid-19 menjadi luar biasa dan perlu tata kelola data untuk mencapai tujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
“Maka Regsosek data yang terintegrasi jadi penting, sehingga daerah, pusat, dan provinsi melihat data kemiskinan sama, sehingga intervensinya bisa lebih terukur,” ujarnya kepada awak media.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- BNN Ungkap Wilayah Pesisir dan Perbatasan Rawan Peredaran Narkoba, Begini Polanya
- Seorang Perawat Rumah Sakit di Cirebon Diduga Lecehkan Remaja Disabilitas, Polisi Periksa 11 Saksi
- Mensos Usahakan Siswa Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa
- Dukung Pengamanan Kejaksaan oleh TNI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR: Untuk Efektifkan Penegakan Hukum
- Ledakan di Garut Tewaskan 13 Orang, Prosedur Pemusnahan Amunisi Harus Dievaluasi
Advertisement

Pembangunan Tol Jogja-Solo Ruas Trihanggo-Junction Sleman Dipercepat
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Afghanistan Haramkan Permainan Catur
- Respons ITB Terkait Mahasiswanya Jadi Tersangka Seusai Unggah Meme Prabowo dan Jokowi
- BMKG Ungkap Penyebab Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Maldina Sumut
- Pesan Presiden Prabowo di Hari Raya Waisak: Welas Asih Bagi Kita Semua
- Paus Leo XIV Minta Gereja Merespons Perkembangan Kecerdasan Buatan
- Pemprov Bali Akan Menolak Pengajuan SKT Ormas Preman
- PLN Ungkap Penyebab Pemadaman Meluas di Kota Palu
Advertisement