Advertisement
Reshuffle Kabinet Rabu Pon? PDIP Beri Masukan ke Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam diskusi Election Corner yang diselenggarakan Fisipol UGM, di Yogyakarta, Senin (10/10/2022). - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengatakan soal perombakan kabinet atau reshuffle itu menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Soal kapan akan dilakukan, PDIP menyerahkan hal tersebut kepada presiden.
"Kalau reshuffle hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden dan itu kewenangan Bapak Presiden," kata Hasto menjawab wartawan usai acara Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) yang diselenggarakan PDIP di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).
BACA JUGA : Punya Hak Prerogatif soal Reshuffle, Pengamat: Presiden
Dia mengatakan, PDIP sebagai partai pendukung pemerintah memang telah memberikan berbagai masukan. Namun, PDIP belum bisa membeberkan nama, lantaran terkait masa depan seseorang.
"Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis, ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," ungkapnya.
Sementara itu, ketika ditanya apakah ada momentum 1 Februari yang bertepatan dengan Rabu Pon akan dilaksanakan perombakan kabinet, Hasto kemudian bicara pemimpin mengambil momentum.
"Ya, Rabu Pon, berbagai momentum-momentum pada Rabu Pon, itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu," tuturnya.
Hasto mengatakan, Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno juga mempunya preferensi dalam mengambil kebijakan, yakni melihat momentum 17 Agutus 1945 dalam pembangunan Waduk Jati Luhur.
BACA JUGA : Mencuat Isu Reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Begini
"Kemudian menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili 17-8-45. Sehingga itu preferensi, biasa dipilih para pemimpin,” ujar Hasto.
“Jadi ya kita tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak (pada Rabu Pon, red), kita tunggu saja keputusan presiden," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
- 2 Hari Sekat Wilayah Perbatasan Jateng-Jatim, Polres Sragen Tak Temukan Bonek
- Cerita Desa Watuaji Jepara Simpan Banyak Bebatuan Berharga di Masa Prasejarah
- Gamers Baru Wajib Baca, Begini Tips Hobi Main Game sekaligus Bisa Dapat Cuan
- Korupsi Bupati Kapuas, Istri Minta Uang dan Barang Mewah kepada Kepala SKPD
Advertisement
Jawa Timur Paling Banyak Diterima SNBP 2023, Total 23.477 Siswa Masuk PTN Tanpa Tes
Untidar Terima 725 Mahasiswa Baru Jalur SNBP Tahun 2023
Kota Magelang Fokus 7 Prioritas Pembangunan
Advertisement
Rp38,9 Triliun Disiapkan untuk THR PNS dan Pensiunan di Lebaran 2023
Syarat dan Tahap Pendaftaran SNBT 2023, Dibuka hingga 14 April
Sri Mulyani: THR PNS Cair Mulai H-10 Idulfitri
Fadil Imran Jabat Kabaharkam, Mantan Waka Polda DIY Jadi Kapolda Metro Jaya
Guru Besar UGM Klarifikasi soal Tudingan Gratifikasi Rp7 Miliar
Advertisement
Sebagian Besar Wilayah di Indonesia Cerah Berawan
Harga Emas Merosot, Termurah Rp566.000
Siapa Saja yang Berhak Terima THR 2023?
THR dan Gaji ke-13 PNS Diumumkan Hari Ini, Adakah Kenaikan?
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com, Rabu 29 Maret 2023
Berita Pilihan
- Jadwal Bus DAMRI Jogja-Bandara YIA, Rabu 29 Maret 2023 dan Cara Membeli Tiketnya
- Polsek Muntilan, Magelang Amankan 9 Pelajar yang Hendak Gelar Perang Sarung
- Agen BRILink di Cilacap Dirampok dan Ditembak, Ini Respons BRI
- Ingin Bisnis Franchise? Lakukan Ini Jika Tidak Ingin Alami Kerugian
- Cara Cek Daftar Penerima Bansos Pangan 2023
Advertisement
Tok! Pilihan Lurah di Gunungkidul pada 2024 Dipastikan Ditunda
Advertisement
Deretan Negara di Eropa yang Bisa Dikunjungi Bagi Pelancong Berduit Cekak
Advertisement
Berita Populer
- KPK Ungkap Proyek Tol Jokowi Berpotensi Rugikan Negara Rp4,5 Triliun, Ini Penjelasan BPJT
- Pemudik Lebaran 2023 Diprediksi Naik 44 Persen Jadi 123,8 Juta Orang
- MAKI Laporkan Mahfud MD, Sri Mulyani dan PPATK ke Bareskrim
- Resmi! Kemenaker Terbitkan Aturan THR 2023, Dibayar Paling Lambat H-7 Lebaran
- Jateng Dapat Penghargaan soal Penanggulangan Terorisme
- Isi Lengkap Surat Edaran Menaker Soal THR 2023
- KPK Resmi Tahan Bupati Kapuas dan Anggota DPR Fraksi Nasdem
Advertisement
Advertisement
