Advertisement

Kemenag Diminta Hitung Ulang Kenaikan Ongkos Naik Haji

Rahmad Fauzan
Rabu, 25 Januari 2023 - 08:37 WIB
Bernadheta Dian Saraswati
Kemenag Diminta Hitung Ulang Kenaikan Ongkos Naik Haji Ibadah haji - Reuters/Ahmad Masood

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Agama (Kemenag) dinilai perlu mempertimbangkan kembali usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2023 karena diperkirakan memberatkan para jemaah.

Anggota DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa besaran kenaikan yang mencapai hampir Rp30 juta per jamaah terlalu tinggi situasi terkini perekonomian masyarakat pascakrisis akibat Pandemi Covid-19.

Advertisement

PROMOTED:  Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional

"Pasti memberatkan. Kemenag harus menghitung lagi secara rinci structure cost BPIH. Penghematan bisa dilakukan di setiap rincian stucture cost tersebut," kata Saleh dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (24/1/2023).

Dia menjelaskan dengan jumlah jamaah reguler berjumlah 203.320 orang, maka akan terkumpul uang senilai Rp14,06 triliun dengan besaran kenaikan Rp30 juta. Ditambah manfaat dana haji kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) senilai Rp5,9 triliun, total uang jemaah mencapai Rp20 triliun lebih per tahun.

Baca juga: Simak! Perhitungan Pajak Orang Super Kaya dengan Penghasilan Rp1 Miliar per Bulan

"Ada lagi biaya penyelenggaraan haji dari APBN Kemenag sebesar Rp1,27 triliun dan Kemenkes sebesar Rp283 miliar,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan pemetaan penggunaan anggaran serta situasi terkini masyarakat, usulan kenaikan BPIH 2023 dinilai sangat tidak bijak dengan berbagai alasan.

Pertama, masyarakat masih berupaya menggerakkan kembali roda perekonomian mereka pasca pandemi. Kedua, kehadiran BPKH semestinya meningkatkan nilai manfaat dana simpanan jemaah.

"Semakin tinggi nilai manfaat yang diperoleh, tentu akan semakin meringankan beban jemaah untuk menutupi ongkos haji," ujarnya.

Ketiga, akan ada asumsi di masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, asumsi itu beredar di media sosial dan mesti diklarifikasi oleh BPKH dan Kemenag.

Keempat, Saleh menilai naiknya ongkos haji tidak bijak dilakukan pada masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berorientasi meringankan beban masyarakat, termasuk dalam hal BPIH.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : bisnis.com

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Advertisement

alt

JCW Sebut Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp10 M di Sleman Kini Diusut Penegak Hukum

Sleman
| Senin, 06 Februari 2023, 16:57 WIB

Advertisement

alt

Kunjungan Malioboro Meningkat, Oleh-oleh Bakpia Kukus Kebanjiran Pembeli

Wisata
| Senin, 06 Februari 2023, 10:17 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement