Advertisement
Indonesia Punya Laut Luas tapi Masih Impor Garam, Ini Sebabnya
Pekerja beraktivitas di sentra produksi PT Garam (Persero) - JIBI/Bisnis.com/Dok. PT Garam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Indonesia memiliki wilayah laut yang luas tetapi masih tergantung pada impor garam untuk mencukupi kebutuhan.
Komisi IV DPR RI menilai seharusnya Indonesia mampu mengurangi ketergantungan impor. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan produksi garam nasional sebetulnya bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Di samping itu, kualitas garam nasional pun tidak lebih rendah dari garam impor.
Advertisement
Namun, ongkos angkut atau transportasi untuk garam produksi dalam negeri ini cukup tinggi sehingga dari segi harga tidak kompetitif dengan garam impor.
“Sebetulnya garam di Indonesia cukup bagus, cukup bisa dibuat. Tapi ongkos transportasinya terlalu mahal, makanya kalah dengan garam impor,” ujar Sudin saat rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung DPR RI, Selasa (17/1/2022).
BACA JUGA: Pembangunan JJLS di Gunungkidul Memicu Konflik Manusia dengan Monyet
Dia menambahkan, kualitas garam nasional pun cukup baik, yaitu bisa memproduksi dengan kandungan 99 persen lebih. Dengan kualitas garam seperti itu, lanjut dia, bisa digunakan untuk bahan baku industri obat-obatan.
“Contoh di Lampung ada suatu pulau bisa memproduksi garam yang bagus tapi ongkos lautnya yang mahal. Dari pulau itu ke darat, kemudian angkut. Bahkan, kandungannya mencapai 99 persen lebih,” tutur Sudin.
Sudin menyinggung soal terbitnya Perpres No.126/2022 tentang Percepatan Pergaraman Nasional, di mana kebutuhan garam nasional masih sangat tinggi, yakni 4,4 juta ton pada tahun 2022, sementara produksi garam 2021 hanya mampu 863.000 ton. Dia pun kemudian mempertanyakan langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap impor garam.
“Bagaimana langkah konkret KKP untuk produksi garam nasional, agar impor dapat berkurang? Strategi apa yang akan dijalankan?” kata Sudin.
Selain dengan KKP, rapat bersama DPR RI tersebut juga dihadiri oleh PT Garam dan PT Perikanan Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Berita Pilihan
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement
Kemantren Pakualaman Berhasil Turunkan Volume Sampah Berkat Mas Jos
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
Advertisement
Advertisement
