Advertisement
Indonesia Punya Laut Luas tapi Masih Impor Garam, Ini Sebabnya
Pekerja beraktivitas di sentra produksi PT Garam (Persero) - JIBI/Bisnis.com/Dok. PT Garam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Indonesia memiliki wilayah laut yang luas tetapi masih tergantung pada impor garam untuk mencukupi kebutuhan.
Komisi IV DPR RI menilai seharusnya Indonesia mampu mengurangi ketergantungan impor. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan produksi garam nasional sebetulnya bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Di samping itu, kualitas garam nasional pun tidak lebih rendah dari garam impor.
Advertisement
Namun, ongkos angkut atau transportasi untuk garam produksi dalam negeri ini cukup tinggi sehingga dari segi harga tidak kompetitif dengan garam impor.
“Sebetulnya garam di Indonesia cukup bagus, cukup bisa dibuat. Tapi ongkos transportasinya terlalu mahal, makanya kalah dengan garam impor,” ujar Sudin saat rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung DPR RI, Selasa (17/1/2022).
BACA JUGA: Pembangunan JJLS di Gunungkidul Memicu Konflik Manusia dengan Monyet
Dia menambahkan, kualitas garam nasional pun cukup baik, yaitu bisa memproduksi dengan kandungan 99 persen lebih. Dengan kualitas garam seperti itu, lanjut dia, bisa digunakan untuk bahan baku industri obat-obatan.
“Contoh di Lampung ada suatu pulau bisa memproduksi garam yang bagus tapi ongkos lautnya yang mahal. Dari pulau itu ke darat, kemudian angkut. Bahkan, kandungannya mencapai 99 persen lebih,” tutur Sudin.
Sudin menyinggung soal terbitnya Perpres No.126/2022 tentang Percepatan Pergaraman Nasional, di mana kebutuhan garam nasional masih sangat tinggi, yakni 4,4 juta ton pada tahun 2022, sementara produksi garam 2021 hanya mampu 863.000 ton. Dia pun kemudian mempertanyakan langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap impor garam.
“Bagaimana langkah konkret KKP untuk produksi garam nasional, agar impor dapat berkurang? Strategi apa yang akan dijalankan?” kata Sudin.
Selain dengan KKP, rapat bersama DPR RI tersebut juga dihadiri oleh PT Garam dan PT Perikanan Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
