Puncak Haji 2026 Dimulai, Ini Jadwal dan Tahapan Armuzna
Puncak haji 2026 segera dimulai. Simak jadwal Armuzna, tahapan wukuf di Arafah, dan tips persiapan jemaah haji.
Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bisnis/Abdurachman
Harianjogja.com, JAKARTA — Utang negara terus mencatatkan peningkatan sepanjang tahun ini, sejalan dengan kenaikan rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB pada semester kedua. Portofolio itu masih didominasi oleh utang dalam negeri.
Berdasarkan dokumen APBN Kita yang dipublikasikan Kementerian Keuangan, utang pemerintah tercatat bertambah Rp635,1 triliun hampir satu tahun. Penambahan itu terjadi dari posisi Januari 2022 ke November 2022.
Posisi utang negara per Januari 2022 tercatat senilai Rp6.919,1 triliun. Lalu, pada November 2022 nilainya naik menjadi Rp7.554,2 triliun atau bertambah Rp635,1 triliun.
Dari jumlah tersebut, 88,6 persen utang merupakan surat berharga negara (SBN) atau surat utang, yakni senilai Rp6.697,8 triliun. Sisanya, 11,4 persen merupakan utang berbentuk pinjaman negara senilai Rp856,4 triliun.
BACA JUGA: Jumlah Kalurahan Rawan Narkoba di Bantul Tambah Banyak, Ini Daftarnya
SBN Domestik: Rp5.297,81 triliun
SBN Valuta Asing (Valas): Rp1.400,02 triliun
Pinjaman Dalam Negeri: Rp17,52 triliun
Pinjaman Luar Negeri: Rp838,90 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Puncak haji 2026 segera dimulai. Simak jadwal Armuzna, tahapan wukuf di Arafah, dan tips persiapan jemaah haji.
Jadwal KRL Solo-Jogja Senin 29 Juni 2026 lengkap dari Palur hingga Yogyakarta. Tarif tetap Rp8.000 dengan 15 perjalanan setiap hari.
Gojek mulai menerapkan biaya pembatalan GoCar Rp3.000 di sejumlah kota. Simak syarat, mekanisme, dan ketentuan lengkapnya.
Balita tewas setelah terjebak lubang proyek di Manggarai, Tebet. Evakuasi berlangsung empat jam sebelum korban dibawa ke rumah sakit.
Jadwal KRL Jogja-Solo Senin 29 Juni 2026 lengkap dari Yogyakarta hingga Palur. Tarif tetap Rp8.000 dengan 16 jadwal keberangkatan.
BPS menjamin data Sensus Ekonomi 2026 hanya untuk statistik, bukan pajak. Pendataan menjadi dasar kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.