Advertisement

Istri Tak Tanya dari Mana Sumber Duit Suami, KPK: Banyak Korupsi Melibatkan Keluarga

Lugas Subarkah
Rabu, 02 November 2022 - 19:37 WIB
Bhekti Suryani
Istri Tak Tanya dari Mana Sumber Duit Suami, KPK: Banyak Korupsi Melibatkan Keluarga Ilustrasi. - Freepik

Advertisement

Harianjogja.com, SLEMAN—Kasus korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi di kalangan pejabat, tetapi juga melibatkan keluarga mereka. Bukan hanya suami atau istri, bahkan anak pejabat pun ada yang ikut terlibat.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Brigadir Jenderal Polisi Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, menjelaskan berdasarkan data KPK, dalam kurun waktu 2004-2022, terdapat sebanyak 1.444 pelaku korupsi, sebanyak 128 diantaranya perempuan termasuk istri pejabat.

Advertisement

“Berdasarkan analisa kami, pelaku korupsi tidak hanya pejabat saja tapi melibatkan keluarga bahkan sudah sama-sama melakukan. Ironisnya lagi melibatkan anaknya,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui dalam kegiatan Bimtek Keluarga Berintegritas, di Hotel Alana, Rabu (2/11/2022).

Berdasarkan survei KPK, ada banyak pasangan pejabat yang tidak pernah menanyakan sumber penghasilan dari pejabat tersebut. “Banyak kaum perempuan atau ibu-ibu tidak pernah menanyakan kalau diberi sesuatu oleh suaminya, dari mana sumber pemberian tersebut,” ungkapnya.

Masih dari survei KPK, ternyata hanya sebesar 6% pasangan suami-istri yang menanamkan nilai kejujuran. Berangkat dari fenomena ini maka diperlukan Bimtek di kalangan keluarga untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.

“Kalau kita ingin memberantas korupsi mulai dari diri sendiri. Kalau keluarga sudah saling mengingatkan, peduli, anti korupsi, diharapkan keluarga yang lain demikian. Kalau sudah keluarga anti korupsi, akan membentuk desa anti korupsi, kabupaten dan seterusnya. Kalau kita ingin Indonesia bebas korupsi kita mulai dari keluarga,” kata dia.

BACA JUGA: Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Disidang Hari Ini, Keluarga Brigadir J Jadi Saksi

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, menuturkan pemerintah membangun sistem untuk mengontrol para pejabat agar tidak korupsi. “Jadi kalau ada hal hal yang tidak pas kita pertanyakan, karena akan berbeda dengan sistem yang disepakati dan kita bangun,” ujarnya.

Kontrol tersebut menurutnya dalam konteks manajemen. Sebab jika perilaku masing-masing pribadi menurutnya sulit untuk dikontrol. “Saya tidak mencari kesalahan orang, tapi kalau dia melakukan kesalahan penegakan hukum kita lakukan saja, katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

alt

DIY Peroleh Kuota Transmigrasi untuk 16 KK di 2024

Jogja
| Kamis, 25 April 2024, 05:37 WIB

Advertisement

alt

Rekomendasi Menyantap Lezatnya Sup Kacang Merah di Jogja

Wisata
| Sabtu, 20 April 2024, 07:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement