Insentif Fiskal Difokuskan ke Industri Padat Karya, Ini Alasannya
BKPM menjadikan penyerapan tenaga kerja sebagai syarat utama insentif fiskal demi dorong investasi padat karya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantor DPP PDIP di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022)./Istimewa
Harianjogja.com, JAKARTA—Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiarti menilai sanksi yang dijatuhkan kepada Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan (PDIP) malah akan menguntungkan Gubernur Jawa Tengah itu.
Sebagai informasi, pada Senin (24/10/2022) PDIP menjatuhkan sanksi lisan kepada Ganjar Pranowo karena menyatakan siap jadi calon presiden (capres). Meski begitu, sanksi tersebut dinilai akan memunculkan berbagai wacana positif di publik.
“Akan ada banyak hal yang bisa menjadi wacana terkait hal ini [sanksi Ganjar], yakni image bahwa Ganjar kader setia, publik semakin simpati terhadap Ganjar, PDIP punya posisi yang kuat atas Ganjar, dan lainnya,” ujar Aisah kepada Bisnis, dikutip Kamis (27/10/2022).
Selain itu, perhatian publik juga akan teralihkan,dari yang sebelumnya banyak ke bakal capres Partai NasDem, Anies Baswedan, menjadi ke Ganjar.
Akibatnya, PDIP terutama Ganjar akan diuntungkan. Apalagi, jika PDIP memilih Ganjar untuk maju sebagai capres usungannya pada Pilpres 2024.
“Wacana ini bagaimanapun akan menguntungkan bagi Ganjar sebagai bakal capres, dan jika PDIP mencalonkan Ganjar maka hal ini bisa menjadi langkah strategis bagi partai juga,” jelas Aisah.
BACA JUGA: AHY: Koalisi Demokrat-NasDem-PKS Dibentuk Tanpa Syarat, Semuanya Terpanggil
Pemberian sanksi ke Ganjar juga menunjukkan Ganjar masih tegak lurus ke PDIP. Dengan begitu, lobi-lobi politik terkait Pilpres oleh parpol ke Ganjar akan terpengaruh, begitu juga lobi PDIP ke parpol lain.
“Pada tahap ini, situasi politik akan diuji, yakni bagaimana bandul akan mengayun, termasuk apakah Ganjar menguat posisinya sebagai calon dalam lobi-lobi politik itu atau tidak,” ucap Aisah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
BKPM menjadikan penyerapan tenaga kerja sebagai syarat utama insentif fiskal demi dorong investasi padat karya.
Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid divonis 2 tahun penjara dalam kasus korupsi, lebih ringan dari tuntutan jaksa 8 tahun 6 bulan.
Tas berisi iPad dan iPhone milik mahasiswi dicuri di Sewon, Bantul. Polisi menangkap pelaku dan mengamankan seluruh barang korban.
MK mengabulkan sebagian gugatan UU APBN 2026 dan menegaskan anggaran MBG tidak boleh menjadi bagian anggaran pendidikan pada APBN berikutnya.
BPBD Bantul memperkuat edukasi pencegahan karhutla dan mengajak warga segera melaporkan titik api selama musim kemarau 2026.
Kejagung memeriksa Tan Kian dan Ferry 'Boboho' sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah.