Prabowo Target Garuda Cetak Laba 2027, Ini Kinerja GIAA
Garuda Indonesia ditargetkan mulai mencetak laba pada awal 2027. Rugi GIAA kuartal I/2026 menyusut 45,2% menjadi US$41,6 juta.
Sejumlah pengemudi ojek daring menunggu penumpang di Jakarta, Rabu (12/2/2020). Bisnis/Arief Hermawan P
Harianjogja.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Institute (Indef) memaparkan sejumlah dampak kenaikan tarif ojek online (ojol) terhadap inflasi, angka pengangguran hingga pertambahan jumlah penduduk miskin.
Peneliti Indef Nailul Huda menyampaikan saat ini tingkat inflasi Indonesia berada pada angka 4,69 persen. Dia menilai angka inflasi berpotensi terkerek lebih tinggi dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif transportasi ojek online (ojol).
Huda menyebut sektor transportasi merupakan penyumbang tertinggi inflasi kedua setelah makanan, minuman, dan tembakau. Oleh karena itu, kenaikan tarif ojol bisa berefek domino ke perekonomian Indonesia.
"Makanya waktu itu, kami minta hitung ulang tarif ojol. Makanya jadi 6-10 persen. Karena terkait dengan dampak inflasi yang bisa saja terjadi," kata Huda, Minggu (11/9/2022).
Tak hanya itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) di sektor transportasi juganaik cukup tinggi dan diharapkan tidak kembali naik dengan adanya penyesuaian tarif ojek online.
Berdasarkan kajiannya, dia melihat apabila ada kenaikan inflasi 2 persen yang disebabkan oleh tarif ojek online dapat mengurangi Produk Domestik Bruto (PDB) senilai Rp1,76 triliun dan menyebabkan gaji turun sebesar 0,0094 persen, dan pendapatan usaha 0,017 persen. Ada potensi penurunan tenaga kerja juga 14.000 jiwa dan peningkatan penduduk miskin 0,14 persen.
Sementara itu, dengan penurunan tarif ojol yang lebih rendah dan pengaruhnya ke tingkat inflasi sebesar 0,5 persen, PDB berkurang menjadi Rp436 miliar, upah tenaga kerja menjadi turun sebesar 0,006 persen. Kemudian peningkatan pengangguran 869 jiwa serta kenaikan penduduk miskin relatif terbatas menjadi 0,04 persen.
"Ini yang kami hitung kalau tarif ojek online menyebabkan inflasi hingga 0,5 persen. Ini yang masih bisa relatif bisa diterima oleh kondisi makro ekonomi kita," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Kemenhub telah menerbitkan aturan terkait kenaikan biaya jasa minimal atau tarif minimum dan tarif per kilometer untuk tarif ojol di tiga zonasi. Kenaikannya berkisar antara 6-13 persen.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno, saat konferensi pers menyatakan penetapan tarif ojol dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa komponen biaya jasa seperti harga BBM, upah minimum regional (UMR), dan komponen perhitungan jasa lainnya.
“Untuk biaya jasa ojek online 2022 kita putuskan adanya kenaikan yaitu untuk zona I dari batas bawah Rp1.850 naik ke Rp2.000 atau kenaikan 8 persen. Untuk batas atas dari Rp2.300 naik menjadi Rp2.500 yaitu naik 8,7 persen dan biaya jasa minimal menjadi Rp8.000-Rp10.000,” jelasnya.
BACA JUGA: Kalau RUU Sisdiknas Disahkan, Ini 5 Perubahan di Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Sementara untuk zona II terjadi kenaikan biaya batas bawah sebesar 13,33 persen dan batas atas sebesar 6 persen jika dibandingkan dari Keputusan Menteri Perhubugan No.548/2020.
“Untuk zona II yaitu dari KP 548 Tahun 2020 batas bawah Rp2.250 naik menjadi Rp2.550, untuk batas atas dari Rp2.650 naik menjadi Rp2.800. Jadi ada kenaikan batas bawah 13 persen, batas atas 6 persen. Biaya jasa minimal Rp10.200-11.200,” terang Hendro.
Untuk zona III batas bawah dari Rp 2.100 naik menjadi Rp2.300 (naik 9,5 persen), batas atas dari Rp2.600 menjadi Rp2.750 (naik 5,7 persen), dan biaya jasa minimal Rp9.200-11.000.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Garuda Indonesia ditargetkan mulai mencetak laba pada awal 2027. Rugi GIAA kuartal I/2026 menyusut 45,2% menjadi US$41,6 juta.
BPBD Bantul meminta FPRB di seluruh wilayah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi pancaroba dan potensi pohon tumbang akibat angin kencang.
Menyambut libur akhir pekan Oktober 2026, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) memastikan kebutuhan transaksi perbankan masyarakat di JJateng dan DIY
Sebanyak 609 usaha homestay dan vila tercatat di Jogja. DPRD mendorong regulasi untuk memberi kepastian hukum dan mengatur potensi pajaknya.
Revitalisasi pasar di Sleman terkendala anggaran. Disperindag mengalokasikan sekitar Rp1,8 miliar untuk pemeliharaan 32 pasar pada 2026.
Bibit siklon tropis 91B berpotensi memicu hujan lebat dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia hingga akhir Oktober 2026.